Polisi Minta Rektor Apresiasi Jokowi Diduga Perintah Petinggi dan Terstruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi Polri mendekati kalangan akademisi supaya membuat video berupa testimoni positif terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai dilakukan secara terstruktur dan atas perintah pejabat yang berkedudukan lebih tinggi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, kurang lazim jika setiap Kepolisian Daerah (Polda) melakukan inisiatif buat mendekati para rektor perguruan tiunggi dan membujuknya supaya mau memberikan testimoni positif terkait pemerintahan Jokowi.

"Saya melihat secara umum apa yang dilakukan di Semarang ini tidak tidak tunggal ya. Tentu bukan menjadi improvisasi dari kepala satuan wilayah di Semarang karena ini juga masif di banyak kampus di luar Semarang. Artinya memang ada upaya secara struktur dari atas," kata Bambang seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri dan ASN Netral, Cak Imin: Ya, Ini Kan Setelah Dikritik

Bambang juga menilai sikap Polri perlu dievaluasi dan meminta supaya para pemangku kepentingan tidak menyeret lembaga penegak hukum buat kepentingan politik kelompok tertentu.

Menurut Bambang, Polri sebagai lembaga penegak hukum harus independen dan profesional supaya tidak merusak praktik demokrasi.

“Posisi kepolisian yang sangat ‘naif’ ini harus dievaluasi. Kalau penegakan hukum sudah ditarik-tarik kepentingan politik tentunya akan merusak cita-cita demokrasi kita,” ujar Bambang.

Bambang mengkritik tindakan Polri yang meminta kalangan akademisi untuk membuat video testimoni terkait pemilu.

Baca juga: Rektor Diminta Polisi Bikin Video Testimoni soal Jokowi, Hasto PDI-P: Apa Urusan Polri?

Dia mengatakan, langkah diambil kepolisian tidak sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni tugas Polri adalah menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan menjadi penegak hukum.

“Terkait dengan Pemilu, ini tentu adalah sudah menjadi tugas KPU misalnya untuk menciptakan suasana kondusif. Tugas kepolisian harus fokus pada menjaga keamanan masyarakat,” ujar Bambang.

Informasi soal pengakuan kalangan akademisi yang diminta Polri membuat video testimoni tentang pemerintahan Presiden Jokowi muncul di tengah gelombang kritik kalangan kampus dan sivitas akademika terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak netral dan menyimpang dari praktik demokrasi.

Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Dia mengaku didatangi oleh polisi dan diminta membuat video testimoni terkait penilaian positif kinerja Presiden Jokowi.

Baca juga: Sivitas Akademika Unnes Minta TNI dan Polri Tak Mau Diperalat Kekuasaan

Akan tetapi, Ferdinandus menolak karena permintaan itu dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas tersebut.

Polda Jawa Tengah (Jateng) mengakui mereka mendatangi Ferdinandus Hindarto dan memintanya membuat video testimoni. Menurut Polda Jateng hal itu bukan bermaksud politis dan hanya bagian dari upaya meredam potensi konflik atau cooling system.