Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas

Kompas.com - 09/02/2024, 13:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 28 Januari-4 Februari 2024 menunjukkan bahwa PDI-P dan Partai Gerindra merupakan partai politik dengan elektabilitas tertinggi di antara partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan hasil survei, PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 19,6 persen. Sedangkan Gerindra 17,2 persen. Selisih antara dua partai tersebut masih berada dalam rentang margin of error survei lebih kurang 2,9 persen.

"Data ini, kita bisa simpulkan bahwa jarak antara PDI-P dan Gerindra yang menempati peringkat pertama dan kedua teratas tidak signifikan secara statistik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Jumat (9/2/2024).

Survei juga memperlihatkan bahwa elektabilitas PDI-P tercatat terus turun sejak Oktober 2023. Saat itu, partai berlambang banteng tersebut mempunyai angka keterpilihan 24,8 persen.

Baca juga: Bela PDI-P, Ahok: Yang Lain Misal Enggak Punya Partai, Dia yang Nyalon atau Anaknya Lah

Sementara itu, elektabilitas Gerindra pelan-pelan meningkat sejak Oktober 2023 ketika partai itu mendapatkan elektabilitas 14,4 persen.

Di samping itu, hasil survei ini mencatat hanya ada delapan partai politik yang memperoleh elektabilitas di atas ambang batas parlemen empat persen.

Partai tersebut adalah Partai Golkar sebesar 12,1 persen; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 9,5 persen; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 7,9 persen; Partai Demokrat 6,9 persen; Partai Nasdem 6,7 persen; dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 6,4 persen.

"Ada dua partai yang bisa lolos bisa tidak, yatu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), termasuk juga Perindo, bisa lolos bisa tidak. Tapi, per hari ini, PPP dan PSI di bawah empat persen parliamentary treshold," kata Burhanddin.

Menurut survei PPP memiliki elektabilitas 2,2 persen, PSI 2,0 persen, dan Perindo 1,2 persen.

Baca juga: HUT Ke-16 Gerindra, Muzani Harap Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024

Sementara elektabilitas partai politik lainnya hanya sekitar nol koma. Sedangkan ada tujuh persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini dilakukan terhadap total 5.500 orang responden pemilik hak pilih pada Pemilu 2024 yang diambil menggunakan multistage random sampling.

Jumlah responden itu terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi serta 4.300 orang responden di 18 provinsi yang mendapatkan oversample.

Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan ukuran sampel basis 1.200 responden.

Baca juga: Ungkap Alasan Larang Menteri-menteri PDI-P Mundur, Megawati: Emangnya Presiden Bisa Jalan Sendiri?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com