Presiden, Menteri hingga Pejabat Diminta Tak Kampanye Pakai Fasilitas Negara, Megawati: Saya Membela Rakyat

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengingatkan presiden, menteri, hingga pejabat tinggi untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan politik praktis.

Dia menilai, fasilitas negara adalah milik semua rakyat, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dalam berkampanye.

"Yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri dan pejabat lainnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye," kata Megawati saat kampanye akbar di Banyuwangi, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Nama Prabowo Diteriakkan Saat Puan Tanya Dukung Siapa di Kampanye Ganjar-Mahfud...

Megawati mengaku, dia emosi karena melihat masyarakat diintimidasi. Sebab, dalam pemilihan umum (pemilu), semua rakyat Indonesia berhak untuk memilih tanpa khawatir akan ancaman atau intimidasi.

"Kenapa kok katanya ibu marah-marah. Saya tidak marah, saya membela rakyat saya yang ditindas, saya membela rakyat yang diintimidasi," ungkap Megawati.

"Iya, karena sebenarnya kalian lah yang punya hak untuk memilih," tandas Megawati.

Sebagai informasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar-Mahfud hadir dalam kampanye akbar bertajuk "Hajatan Rakyat Banyuwangi" di Maron Genteng, Banyuwangi, pada Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Hary Tanoe: Ganjar-Mahfud Pernah Duduki Jabatan Tinggi, Tak Pernah Salahgunakan Jabatan

Megawati sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI-P pun hadir ditemani sejumlah petinggi partai pengusung Ganjar-Mahfud, yakni Ketum Partai Perindo, PPP, hingga Partai Hanura.

Sementara itu, Said Abdullah mengatakan, Banyuwangi merupakan tempat "basis" pendukung Ganjar-Mahfud.

Ia berharap, pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil, sehingga rakyat bisa riang gembira datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Pemilu yang diharapkan wasit tidak jadi pemain, jebol desa, keluar masuk desa, hanya membuat rakyat mencekam. Saya berharap itu bisa dihindari, sehingga pemilu kita jujur, adil, terbuka, dan demokratis," tutur Said saat wawancara bersama Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Jika Ganjar-Mahfud Menang, Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung Ketimbang Ketua KPK

Said melanjutkan, dia berharap pesan yang disampaikan Megawati bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar-Mahfud.

Lebih lanjut, ia mengaku optimistis bahwa Ganjar-Mahfud bisa kembali ke angka 44 persen di Jawa Timur. Secara nasional, angkanya bahkan bisa menembus 37-38 persen.