Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Nilai Hilirisasi Nikel Seperti Kembalikan Negeri Ini ke Zaman VOC

Kompas.com - 07/02/2024, 16:33 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla angkat bicara soal hilirisasi nikel yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut dia, hilirisasi dapat mengembalikan Indonesia seperti ke zaman penjajahan Belanda.

“Sangat berbahaya untuk negeri ini. Kalau sekarang praktiknya ya bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: AHY Pamer SBY Sudah Terapkan Hilirisasi Sejak 2013, lalu Dilanjutkan Jokowi

Ia menyampaikan, hilirisasi nikel justru lebih banyak menguntungkan investor asing.

Sementara itu, program tersebut tak membawa dampak signifikan untuk buruh yang berasal dari wilayah-wilayah tambang nikel.

“Orang asing menggali kekayaan dengan buruh yang murah. Semua keuntungan lari ke luar, tidak ke dalam. Memiskinkan rakyat,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, masyarakat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara malah semakin miskin.

“Lihat data statistik resminya, bukan tambah kaya tapi (masyarakat) tambah miskin. Negara ini hanya dapat sedikit, semuanya lari ke China. Persis zaman VOC,” ucap dia.

Kritik terkait hilirisasi nikel dan penambangan ugal-ugalan disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat debat cawapres 21 Januari 2024.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Malut dan Sulteng Melesat, Pemerintah: Berkat Hilirisasi Jokowi

Ia menyebutkan, penambangan ugal-ugalan tak memberi manfaat pada rakyat dan justru merusak lingkungan sekitar secara masif.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuding Muhaimin berbohong soal data tersebut.

Ia kekeh menyampaikan hilirisasi dan sektor pertambangan memberi manfaat ekonomi yang signifikan pada masyarakat.


Keduanya lantas saling menantang untuk beradu data dan mengecek lokasi pertambangan secara langsung.

Namun, sampai hari ini nampaknya Luhut dan Muhaimin belum juga bertemu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com