Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Nilai Hilirisasi Nikel Seperti Kembalikan Negeri Ini ke Zaman VOC

Kompas.com - 07/02/2024, 16:33 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla angkat bicara soal hilirisasi nikel yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut dia, hilirisasi dapat mengembalikan Indonesia seperti ke zaman penjajahan Belanda.

“Sangat berbahaya untuk negeri ini. Kalau sekarang praktiknya ya bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: AHY Pamer SBY Sudah Terapkan Hilirisasi Sejak 2013, lalu Dilanjutkan Jokowi

Ia menyampaikan, hilirisasi nikel justru lebih banyak menguntungkan investor asing.

Sementara itu, program tersebut tak membawa dampak signifikan untuk buruh yang berasal dari wilayah-wilayah tambang nikel.

“Orang asing menggali kekayaan dengan buruh yang murah. Semua keuntungan lari ke luar, tidak ke dalam. Memiskinkan rakyat,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, masyarakat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara malah semakin miskin.

“Lihat data statistik resminya, bukan tambah kaya tapi (masyarakat) tambah miskin. Negara ini hanya dapat sedikit, semuanya lari ke China. Persis zaman VOC,” ucap dia.

Kritik terkait hilirisasi nikel dan penambangan ugal-ugalan disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat debat cawapres 21 Januari 2024.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Malut dan Sulteng Melesat, Pemerintah: Berkat Hilirisasi Jokowi

Ia menyebutkan, penambangan ugal-ugalan tak memberi manfaat pada rakyat dan justru merusak lingkungan sekitar secara masif.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuding Muhaimin berbohong soal data tersebut.

Ia kekeh menyampaikan hilirisasi dan sektor pertambangan memberi manfaat ekonomi yang signifikan pada masyarakat.


Keduanya lantas saling menantang untuk beradu data dan mengecek lokasi pertambangan secara langsung.

Namun, sampai hari ini nampaknya Luhut dan Muhaimin belum juga bertemu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com