Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Akademisi ke Jokowi Dicurigai Strategi Elektoral, Ganjar: Menyakitkan buat Mereka

Kompas.com - 07/02/2024, 16:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak sependapat dengan pandangan yang menilai bahwa tindakan sivitas akademika mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap pada koridor demokrasi demi kepentingan elektoral.

Menurut dia, pandangan itu justru menyakiti hati para rektor yang menyatakan kritik.

Ganjar yakin, gerakan sivitas akademika itu berasal dari hati nurani guna menyuarakan kebenaran.

"Enggak mungkinlah, orang tua dikatakan, 'Anda berpihak, ini karena elektoral'. (Itu) menyakitkan buat mereka," kata Ganjar ditemui di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika Unpas Tiba-tiba Batal Gelar Pernyataan Sikap Terkait Demokrasi, Ada Apa?

Ganjar menegaskan, tidak mungkin rektor bergerak hanya untuk menaikkan elektoral pasangan tertentu pada Pilpres 2024.

Sebab, rektor-rektor itu cenderung tidak memiliki tujuan selain menyelamatkan bangsa dari kehancuran demokrasi.

"Karena para profesor yang sudah sepuh, menyampaikan, 'Aku mau cari apa lagi? Kalau soal ini," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Politikus PDI-P ini berterus terang, melihat situasi menjelang Pemilu 2024, demokrasi seakan sudah berada di ujung jurang.

Kondisi yang sama, menurutnya, juga dirasakan oleh para sivitas akademika. Maka, tambah Ganjar, wajar mereka menyuarakan keresahannya melihat situasi demokrasi saat ini.

"Ingat, kampus itu punya kebebasan mimbar akademik. Maka, kalau mereka menyuarakan, itu pasti nuraninya," ujar Ganjar.

Baca juga: Respons TPN Ganjar-Mahfud soal Dugaan Surat Suara Tercoblos Nomor 3 di Malaysia

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menilai, kritik itu sebagai vitamin untuk melakukan perbaikan.

"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi," ujar Ari, diberitakan Kompas.com (2/2/2024).

"Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ucap dia.

Ari mengatakan, perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik merupakan hal sangat wajar dalam demokrasi, apalagi di tahun politik jelang Pemilu.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com