Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil: Kalau Ada yang Kritik Bansos, Berarti Capres Itu Tak Senang Sama Masyarakat yang Membutuhkan

Kompas.com - 05/02/2024, 17:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi yang juga pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia memberikan komentar soal pemberian bantuan sosial (bansos) pemerintah yang banyak dikritik dalam debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024).

"Iya artinya kalau ada paslon yang mengkritisi bansos, berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara kita yang masyarakat miskin," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Bahlil mempertanyakan mengapa pembagian bansos oleh pemerintah dipersoalkan. 

"Kita jangan merasa diri bahwa kehidupan kita sama dengan yang lain. Jadi biarkanlah rakyat yang menilai," kata dia.

Baca juga: Soal Bansos, Hasto: Kalau Seperti yang Disampaikan Mas Kaesang, Perguruan Tinggi Tak Akan Gerak

Bahlil pun menjelaskan bahwa bansos bukan baru kali ini diberikan pemerintah, termasuk bansos yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

"Bahwa teknik metodologi pembagiannya, apakah mau diberikan oleh presiden, apakah mau dibagikan menteri, monggo saja enggak ada masalah. Bila perlu saran saya karna Ibu Menteri Sosial kan dari PDI-P kan? Ya buat saja dia bagi. bila perlu dia buat tenda, dia bagi (bansos)," kata Bahlil.

"Enggak apa-apa kok. Pak Presiden enggak mungkin melarang. Orang tugas dia kok," ucap dia lagi.

Hanya saja, kata dia, jangan membatasi ruang gerak presiden untuk bersentuhan dengan rakyat. 

Bahlil kemudian menyinggung soal capres yang mengkritik bansos diserahkan langsung.

Menurut dia, capres yang demikian lebih senang bekerja di atas meja ketimbang turun ke lapangan.

"Capres yang mengkritisi itu itu mungkin capres yang maunya kerjanya di atas meja, enggak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda. Pak Jokowi kan mau di lapangan," kata Bahlil.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos

Adapun Bahlil ikut hadir dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Minggu malam.

Bahlil hadir mengenakan jaket pendukung Prabowo-Gibran berwarna biru muda. Seusai debat pun Bahlil ikut mendampingi Prabowo-Gibran memberikan keterangan pers kepada media.

Dalam debat kelima Pilpres, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya kepada capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengenai penyaluran bansos yang bermasalah.

Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” kata Ganjar pada Minggu malam.


Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin.

“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.

Baca juga: Kaesang Singgung Korupsi Bansos Saat Pandemi, Ganjar Tak Merasa Disindir

Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima.

Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini.

Selain itu, Anies mengatakan, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.

“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com