Respons Petisi Bulaksumur Buat Pemerintahan Jokowi, Ganjar: Kita Harapkan Kembali kepada Koridor

MANADO, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap Petisi Bulaksumur yang disampaikan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) didengar oleh pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya kembali ke jalur demokrasi yang substantif.

"Hari ini masyarakat dengan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan demokrasi, sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor," kata Ganjar kepada awak media usai menghadiri konser "Hajatan Rakyat" di Lapangan Wolter Monginsidi, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Ganjar menganggap pemerintah tidak boleh menganggap remeh kritik dari para kelompok intelektual terkait problematika dalam menjalankan pemerintahan dan demokrasi.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM Bacakan Petisi Bulaksumur, Jokowi Dinilai Menyimpang dari Prinsip dan Moral Demokrasi

"Saya kira kalau para intelektual sudah mulai berbicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng. Masih ada waktu. Jangan mencederai," ujar Ganjar yang merupakan alumnus Fakultas Hukum UGM.

Sebelumnya diberitakan, Petisi Bulaksumur itu disampaikan oleh sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika UGM Buat Petisi Bulaksumur, Ini Kata Jokowi

Sivitas akademika UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini, dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Baca juga: PDI-P Klaim Sentimen Positif Ganjar-Mahfud di Media Sosial Mencapai 72 Persen

Dalam petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi yang juga alumni UGM agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri almamater yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.