Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Laporkan Dugaan 3.238 Pemilih Ganda di Johor Baru, Malaysia

Kompas.com - 01/02/2024, 15:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant CARE kembali melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terkait kejanggalan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Kali ini, dugaan pelanggaran berupa pemilih ganda ditemukan pada Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) Johor Bahru, Malaysia.

"Pada DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Tim Migrant CARE menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, melalui keterangannya pada Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Migrant Care Temukan Dugaan 374 Pemilih Ganda di New York, Lapor ke Bawaslu

Ia menemukan, pada DPTLN Johor Bahru, PPLN mempublikasikan nama, umur dan alamat masing-masing warga negara.

Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana penetapan DPTLN di masing-masing kota/negara.

"Selain 3.238 nama ganda yang kami temukan dalam DPT Johor Bahru, kami juga menemukan banyak data ganjil," ujar Wahyu.

Ia merinci, berdasarkan temuan lembaganya, terdapat 22 orang DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia yaitu Sumenep dan 2 orang bertuliskan alamat Jember, Jawa Timur.

"Terdapat 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti / rehat/pulang'," ujar Wahyu.

Ia menegaskan, Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant CARE dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Wilayah Johor Bahru Malaysia merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri dengan total pemilih 119.491 orang.

"Perlu disadari bersama, bahwa pekerja migran Indonesia adalah yang menjadi total mayoritas pemilih yang ada di luar negeri," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Mencatat Ada 5.874 Pemilih Siluman dan 4.000 Pemilih Ganda di Kabupaten Bandung

Terlebih, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Luar Negeri yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, menyatakan Malaysia merupakan negara paling rawan.

Terpisah, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengaku akan segera memeriksa keadaan ini.

Sebelumnya, Migrant CARE juga sempat melaporkan dugaan pelanggaran berupa 374 pemilih ganda di New York, Amerika Serikat, ke Bawaslu RI.

Setelah ditelusuri, PPLN New York dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) New York menyimpulkan benar terdapat 198 pemilih terdaftar ganda yang kelak akan dianggap tidak memenuhi syarat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com