Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ditanya Soal Salam Empat Jari, Zulkifli Hasan: Insya Allah 14 Februari Satu Putaran

Kompas.com - 31/01/2024, 14:13 WIB
Mikhael Gewati

Editor

SURAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons pertanyaan wartawan soal salam empat jari.

"Insya Allah 14 Januari satu putaran," ujarnya sesaat setelah menghadiri acara Sosialisasi kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan tema “Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang/UMKM Naik Kelas” di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024).

Sebelumnya, kampanye salam empat jari pertama kali muncul media sosial X atau dulu yang disebut Twitter.

Gerakan ini bernarasi sebagai cara mengalahkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran, pasangan calon (paslon) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi ini terdiri dari empat partai politik (parpol) parlemen dan dan lima parpol non-parlemen.

Empat parpol parlemen itu, yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Holongan Karya (Golkar), Demokrat, dan PAN. Sedangkan lima parpol non-parlemen adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Baca juga: Acara Kemendag di Solo Ada Teriakan Capres Prabowo, Zulhas: Teman-teman Media Saya Enggak Kampanye Loh

Gerakan salam empat jari juga sebagai bentuk perlawanan atas ambisi Prabowo-Gibran menang satu putaran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salam empat jari diartikan pula sebagai bersatunya pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menanggapi adanya gerakan salam empat jari di media sosial.

Budiman menganggap, jika kekuatan paslon 1 dan 3 bergabung di putaran pertama maka melanggar undang-undang yang berlaku.

"Kalau sekarang (bergabung), pada putaran ini enggak boleh ada yang bergabung, konstitusi, undang-undang melarang bergabung," ungkap Budiman, Selasa (30/1/2024). 

Digitalisasi pasar harus dilakukan 

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan dalam acara Sosialisasi kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan tema ?Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang / UMKM Naik Kelas? di Terminal Tipe A Convention Hall Terminal Tirtonadi, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024).KOMPAS.com/MUHAMAD FIKRI Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan dalam acara Sosialisasi kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan tema ?Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang / UMKM Naik Kelas? di Terminal Tipe A Convention Hall Terminal Tirtonadi, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024).

Pada kesempatan itu, Zulfikli Hasan meminta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pasar tradisional bangkit dan melek teknologi guna menjawab tantangan zaman.

"Sekarang ilmunya ini digitaliasasi. Kalau ketinggalan jadi dinosaurus," ujar Zulkifli Hasan yang juga sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI).

Menurut Zulkifli Hasan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengembangkan empat pilar untuk menunjang ekosistem tersebut, yaitu retail moderen, pelaku e-commerce, lembaga perbankan, dan UMKM. Empat pilar ini harus terintegrasi satu sama lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com