Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ditanya Soal Salam Empat Jari, Zulkifli Hasan: Insya Allah 14 Februari Satu Putaran

Kompas.com - 31/01/2024, 14:13 WIB
Mikhael Gewati

Editor

SURAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons pertanyaan wartawan soal salam empat jari.

"Insya Allah 14 Januari satu putaran," ujarnya sesaat setelah menghadiri acara Sosialisasi kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan tema “Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang/UMKM Naik Kelas” di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024).

Sebelumnya, kampanye salam empat jari pertama kali muncul media sosial X atau dulu yang disebut Twitter.

Gerakan ini bernarasi sebagai cara mengalahkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran, pasangan calon (paslon) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi ini terdiri dari empat partai politik (parpol) parlemen dan dan lima parpol non-parlemen.

Empat parpol parlemen itu, yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Holongan Karya (Golkar), Demokrat, dan PAN. Sedangkan lima parpol non-parlemen adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Baca juga: Acara Kemendag di Solo Ada Teriakan Capres Prabowo, Zulhas: Teman-teman Media Saya Enggak Kampanye Loh

Gerakan salam empat jari juga sebagai bentuk perlawanan atas ambisi Prabowo-Gibran menang satu putaran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salam empat jari diartikan pula sebagai bersatunya pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menanggapi adanya gerakan salam empat jari di media sosial.

Budiman menganggap, jika kekuatan paslon 1 dan 3 bergabung di putaran pertama maka melanggar undang-undang yang berlaku.

"Kalau sekarang (bergabung), pada putaran ini enggak boleh ada yang bergabung, konstitusi, undang-undang melarang bergabung," ungkap Budiman, Selasa (30/1/2024). 

Digitalisasi pasar harus dilakukan 

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan dalam acara Sosialisasi kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan tema ?Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang / UMKM Naik Kelas? di Terminal Tipe A Convention Hall Terminal Tirtonadi, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024).KOMPAS.com/MUHAMAD FIKRI Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat memberikan pemaparan dalam acara Sosialisasi kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan tema ?Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang / UMKM Naik Kelas? di Terminal Tipe A Convention Hall Terminal Tirtonadi, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024).

Pada kesempatan itu, Zulfikli Hasan meminta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pasar tradisional bangkit dan melek teknologi guna menjawab tantangan zaman.

"Sekarang ilmunya ini digitaliasasi. Kalau ketinggalan jadi dinosaurus," ujar Zulkifli Hasan yang juga sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI).

Menurut Zulkifli Hasan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengembangkan empat pilar untuk menunjang ekosistem tersebut, yaitu retail moderen, pelaku e-commerce, lembaga perbankan, dan UMKM. Empat pilar ini harus terintegrasi satu sama lain.

"Digitalisasi keniscayaan. Retail modern juga jangan sampai merugikan. Pelaku UMKM juga jangan terjerit pinjaman rentenir," tambah Zulkifli.

Baca juga: Bangun Pasar Wisata Jelajah Danau Ranau, Mendag Zulkifli Hasan: Ini Percepat Pertumbuhan Ekonomi Lampung

Zulkifli mengatakan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ekonomi tumbuh 5 persen dan inflasi terkendali. Hal ini dikarenakan daya beli masyarkat terjaga dan peran UMKM yang amat berkontribusi.

"Tentu ini semua peran para pedagang pasar. karena peran pedagang tradisional adalah tulang punggung inflasi ini tinggi atau tidak, bukan retail moderen," tegas Zulkifli.

Pada kesempatan itu hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Budi Murtono. Ia mengatakan, saat ini sudah ada 44 pasar tradisional yang telah terdigitalisasi di Surakarta.

Untuk diketahui, hingga saat ini, sudah ada sekitar 5.400 revitalisasi pasar yang telah dilakukan di Indonesia. (Muhammad Fikri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang pada Pilkada, Bawaslu: Saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang pada Pilkada, Bawaslu: Saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com