[POPULER NASIONAL] Mahfud Tak Peduli Dilaporkan ke Bawaslu | Yasonna Patuhi Arahan Megawati Tak Mundur dari Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan calon wakil presiden (cawapares) nomor urut 3 Mahfud MD yang tak peduli dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Artikel populer selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mematuhi arahan Ketua PDI Perjuangan (PDI-P) agar tak mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pemberitaan populer selanjutnya mengenai Co-captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Thomas Lembong yang berbicara tentang cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Dilaporkan Sebab Dianggap Menghina Gibran, Mahfud MD: Saya "Ndak" Peduli

Mahfud menyatakan tidak ingin mengetahui lebih rinci mengenai laporan yang disampaikan oleh sejumlah pihak kepada Bawaslu usai debat cawapres pada 21 Januari 2024 lalu.

"Saya endak peduli dilaporkan. Saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu," kata Mahfud dalam kegiatan "Tabrak Prof!" di Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024), seperti dikutip dari siaran streaming di kanal YouTube.

Menurut Mahfud, dia sudah menerima kabar beberapa kali dilaporkan oleh sejumlah pihak usai debat cawapres pertama.

Akan tetapi, laporan itu banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan berbagai alasan.

"Sudah banyak yang melaporkan tapi saya tidak ingin tahu, semuanya mental. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan dari urusan itu. Silakan lapor ke Bawaslu," ucap Mahfud.

Baca selengkapnya: Dilaporkan Sebab Dianggap Menghina Gibran, Mahfud MD: Saya Ndak Peduli

2. Soal Menteri PDI-P Dilarang Mundur oleh Mega, Yasonna: Kita Turuti...

Yasonna mengaku mematuhi arahan pimpinan PDI Perjuangan menyangkut larangan menarik diri dari jajaran Menteri KIM.

Yasonna mengatakan, apa yang diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri dari partai banteng itu siap mundur meninggalkan Presiden Joko Widodo merupakan arahan partai.

"Ya kalau sudah Pak Sekjen yang bilang kan sudah arahan partai," kata Yasonna saat ditemui usai memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke 74 di kompleks Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

"Kita menuruti apa saja," tambahnya.

Yasonna merupakan satu dari tujuh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI-P.