Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras Bulog Ditempeli Gambar Capres, KPK: Sudah Berkali-Kali Diingatkan Konflik Kepentingan

Kompas.com - 26/01/2024, 16:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) menyebut bantuan sosial (bansos) dengan stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) diduga memuat unsur konflik kepentingan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan mengenai adanya konflik kepentingan yang menjadi embrio atau salah satu awal mula persoalan korupsi.

"Terkait dengan bansos yang ada logo-logo calon-calon tertentu, sekali lagi kami di KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan dengan kemunginkan adanya konflik kepentingan, CoI (conflict of interest) ya," kata Alex kepada wartawan, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Komentari Beras Bulog Bergambar Prabowo-Gibran, Cak Imin: Menunjukkan Kemiskinan Etika

Alex mengkritik pandangan sejumlah pihak yang menyepelekan keberadaan logo atau gambar diduga memuat unsur kepentingan dengan anggapan bahwa "yang penting bansos sampai" dan tidak mengambil keuntungan berupa uang.

Padahal, kata Alex, keuntungan tidak selalu berupa materi seperti uang melainkan bisa juga berbentuk citra yang baik.

"Imege (citra) kan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini, pada saat Pemilu," ujar Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut mengatakan, pada masa pilpres seperti saat ini para kandidat capres dan cawapres berlomba menarik simpati masyarakat.

Baca juga: Indopol Temukan Tingginya Pemilih Bimbang, Disebabkan Faktor Bansos hingga Intervensi Aparat

Keberadaan bansos dengan logo pasangan capres dan cawapres itu berpotensi disalahpahami karena tidak semua masyarakat memahami bahwa pengadaan bansos bersumber dari uang negara, bukan dari pasangan calon tersebut.


Alex mengingatkan, perbuatan menempelkan logo salah satu paslon pada bansos tidak diperbolehkan. Jika memang hendak ditempel logo, maka harus ketiga pasangan capres dan cawapres.

"Tidak satu pasangan saja. Ini jelas ada unsur konflik kepentingan, ini kalau dilakukan secara masif ya. Apakah itu korupsi atau tidak?" kata Alex.

"Sekali lagi karena ini uang negara, pasti ada unsur keuntungan meskipun sifatnya tdk berupa materi, tapi berupa image," lanjut Alex.

Diberitakan sebelumnya, foto beras Bulog yang ditempel stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran beredar di media sosial X (dulu Twitter).

BBaca juga: Beras Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Bansos Bukan Milik Satu Paslon

eras lima kilogram tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com