Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Genjot Layanan Imigrasi Berbasis Digital, Yasonna: Banyak yang Memuji

Kompas.com - 26/01/2024, 14:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pihaknya terus menggalakkan layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi (TI) dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut Yasonna sampaikan dalam konferensi pers peringatan Hari Bhakti atau ulang tahun ke-74 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Menurut Yasonna, gebrakan layanan keimigrasian berbasis digital mendapat banyak apresiasi.

“Strategi digitalisasi dan pelayanan kami juga boleh kami katakan sudah banyak yang memuji,” kata Yasonna saat ditemui awak media di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Cara Membuat Paspor, Syarat, dan Biayanya

Selain itu, Yasonna juga memuji sejumlah capaian Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Silmy Karim.

Di antaranya adalah uang yang disetorkan ke negara atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi pada 2023 mencapai Rp 7,6 triliun.

Karena itu, pihaknya berharap Kementerian Keuangan nantinya akan mengalokasikan anggaran dengan porsi yang lebih besar untuk dikelola Ditjen Imigrasi.

Uang tersebut nantinya bisa digunakan untuk membangun sistem pemeriksaan lalu lintas di perbatasan atau pintu masuk ke dalam negeri yang lebih canggih seperti Singapura.

“Saya mengatakan ke dirjen seperti Singapura, kalau Singapura mereka sudah mengarah ke tidak ada paspor, mata, face recognition,” ujar Yasonna.

Baca juga: Visa Digital Nomad Masuk Tahap Akhir Pembahasan

Dengan teknologi itu, kata Yasonna, pelintas cukup menunjukkan wajah dan pemeriksaan retina karena identitas dirinya telah terekam dalam data biometrik paspor.

Meskipun saat ini pihak Imigrasi telah memiliki teknologi dan perangkat face recognition, pemerintah belum menerapkan sistem tersebut.

“Sekarang masih autogate,” tutur Yasonna,

Yasonna menyebut pihaknya terus mendorong tata kelola dan pelayanan keimigrasian secara digital.

Selain itu, menurut dia, pelayanan di kantor-kantor Imigrasi saat ini jauh lebih membaik mulai dari pemberlakuan paspor 10 tahun, serta pengajuan visa on arrival (VoA) dan izin tinggal secara online.

“Dulu kendala kita dalam menerapkan VoA dan permohonan visa tidak bisa dari luar, harus di sini,” kata Yasonna.

Baca juga: Lewat Autogate Bandara Soekarno-Hatta Tak Akan Lagi Dapat Cap Imigrasi, Ini Penjelasannya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com