Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Pastikan Suporter Tetap Ada di Debat Capres meski Bawaslu Anggap Ganggu

Kompas.com - 25/01/2024, 15:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan suporter atau pendukung akan tetap dihadirkan di arena debat capres dan cawapres.

Hasyim merespons Bawaslu yang menyebut kehadiran suporter mengganggu karena berisik.

"Format debat termasuk penyelenggaranya tetap, tetap ada tim pasangan calon yang jumlahnya 75 orang, jadi tetap," ujar Hasyim saat ditemui di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Lalu, terkait cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang disebut tidak sopan lantaran celingak-celinguk seolah-olah mencari jawaban cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Hasyim mengatakan semua telah dievaluasi.

Baca juga: KPU Jakpus Imbau Warga Cek Nama di DPT Pemilu 2024

Hasyim mengatakan, KPU sudah menggelar rapat evaluasi bersama perwakilan masing-masing tim paslon.

"Sudah kemarin kan dilakukan rapat evaluasi oleh KPU dan dengan tim pasangan calon semua hal yang kemudian menjadi catatan masing-masing tim pasangan calon. Sudah disampaikan di dalam rapat evaluasi antara KPU dengan tim pasangan calon kemarin," tuturnya.

"Dan nanti dalam kesempatan berikutnya KPU akan melakukan rapat dengan TV penyelenggara debat terakhir yang kelima. Dan nanti juga akan ada rapat selanjutnya yang mempertemukan antara KPU, tim pasangan calon, dengan televisi yang akan menyelenggarakan debat," imbuh Hasyim.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan catatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat debat capres-cawapres ke-4, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: KPU DKI Bakal Distribusikan Logistik Pemilu ke TPS pada 13 Februari 2024

Bagja mengatakan, catatan tersebut adalah riuhnya suara penonton atau pendukung yang hadir saat debat cawapres kemarin. Lalu ia menimbang perlunya kehadiran pendukung saat debat.

"Suporternya yang terlalu noise (berisik). bahkan cenderung mengganggu. Kalau namanya mengganggu ya kan sudah diliput TV kan, kehadiran suporter apakah perlu jadinya kan?" ucap Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com