Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Pilpres 1 Putaran Dinilai Sekadar Propaganda, Rakyat Diharap tak Resah

Kompas.com - 24/01/2024, 19:59 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan dari kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka supaya pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya digelar satu putaran dinilai sekadar propaganda politik.

Menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf, sampai hari ini menurut hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei terungkap belum ada persentase elektabilitas capres-cawapres yang menembus angka di atas 50 persen.

"Jadi kecil sekali kemungkinan untuk terjadi satu putaran. Bahkan kemungkinan besar terjadi 2 putaran," kata Al Araf dalam diskusi di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Menurut Al Araf, isu Pilpres 1 putaran yang digaungkan oleh kubu Prabowo-Gibran hanya berupaya buat menggiring opini masyarakat.

Baca juga: Boy Thohir Sebut Sepertiga Penyumbang Ekonomi RI Siap Menangkan Prabowo-Gibran 1 Putaran

"Lantas apa alasan yang digagas salah satu kandidat tertentu? Propaganda politik untuk menggiring massa ke dalam ruang 1 putaran. Menurut saya itu propaganda politik yang tidak memiliki argumentasi yang kuat," papar Al Araf.

Al Araf juga meminta supaya masyarakat tidak usah terlalu risau dan khawatir apakah Pilpres akan digelar dalam 1 atau 2 putaran.

"Jadi jangan terlalu khawatir 1 atau 2 putaran," ucap Al Araf.

Dia membandingkannya dengan Pilpres 2009. Saat itu, kata Al Araf, dalam beberapa kali survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum Pilpres, tingkat elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mencapai angka 70 persen.

Baca juga: Ganjar Sowan ke Ponpes di Lampung, Didoakan Menang Pilpres 1 Putaran


Tingkat elektabilitas SBY-Boediono itu kemudian menurun menjadi 67,5 persen sekitar sebulan sebelum pemungutan suara.

Kemudian usai pemungutan suara ternyata perolehan suara SBY-Boediono mencapai 60,80 persen.

"Artinya apa? Jangan berharap Pilpres berlangsung satu putaran kalau elektabilitasnya belum bisa di atas 60 persen. Secara empirik 2009 seperti itu dan hari ini angka masih 45 persen," ucap Al Araf.

Selain itu, kata Al Araf, persyaratan pasangan kandidat bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan 1 putaran tak cuma harus memenuhi syarat 50 persen suara + 1. Namun, pasangan calon juga harus mendapatkan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi.

Baca juga: Kubu Prabowo Gaungkan 1 Putaran Usai Terima Dukungan Penjahit: Hemat Puluhan Triliun, Mending untuk Jahit Baju

"Berat. Makanya enggak mudah kalau mau 1 putaran. Harus 50 persen+1 plus 20 persen perolehan suara di sebaran wilayah pemilihan," ujar Al Araf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com