Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Mantan Pemimpin Negara Turun Gunung di Pilpres 2024: Megawati, SBY, hingga JK

Kompas.com - 24/01/2024, 05:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Memang, sosok mantan presiden atau wakil presiden dapat memperkuat mesin politik, namun mereka bukan faktor utama.

“Mantan presiden dan wapres sebatas penopang mesin politik untuk memperkuat dan menyolidkan mesin politik. Tapi bukan faktor utama, ia hanya komplementer,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Megawati Ulang Tahun, Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Teuku Umar

Menurut Adi, dukungan mantan presiden dan wakil presiden berpengaruh seandainya mereka besar di partai politik. Megawati, misalnya, sebagai Ketua Umum PDI-P, ia dapat menjadi katalisator dominan untuk menggerakkan mesin dan gerbong partai banteng bagi Ganjar-Mahfud.

Sementara, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY bisa menjadi mobilisator basis partai bintang mercy ke Prabowo-Gibran. Begitupun Jusuf Kalla, sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, ia bisa menggerakkan loyalisnya yang sebagian ada di partai beringin.

Lain halnya jika dukungan berasal dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat. Adi menyebut, jika capres-cawapres didukung oleh pemimpin negara yang tengah bertahta, keuntungan elektoral yang didulung bakal signifikan.

“Karena begitu banyak instrumen politiknya yang bisa dikapitalisasi untuk dukung calon tertentu,” kata Adi.

“Meski begitu, tetaplah yang powerful adalah figur capres dan cawapres, magnetnya ada di paslon,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com