Menpan-RB: Pemindahan Kelembagaan dan ASN ke IKN melalui Pola Kerja Digital

Konsep shared services di IKN diterapkan sebagai pusat pelayanan berbagi pakai yang efektif, terutama dalam hal gedung atau bangunan (shared office). Hal ini melibatkan pengelolaan secara terpadu dengan pemanfaatan bersama, termasuk penyediaan co-working space bagi karyawan maupun tamu.

Baca juga: Pembangunan Gedung Kantor Otorita IKN Dimulai, Nilainya Rp 509 Miliar

Lembaga Otorita IKN bertanggung jawab atas penyediaan shared services untuk gedung atau bangunan tersebut.

Kemudian, terdapat pula platform digital yang melibatkan integrasi proses dengan sifat yang bersifat interkoneksi dan interoperabilitas dalam kerangka SPBE.

Tim Koordinasi SPBE, yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dengan tanggung jawab dalam penyediaan teknologi informasi juga bertanggung jawab atas penyediaan platform digital di IKN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Selanjutnya, fasilitas pendukung, seperti pengelolaan layanan transportasi kantor dan sarana prasarana lainnya diatur melalui penyediaan shared services yang dilaksanakan oleh lembaga Otorita IKN.

Baca juga: Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor Otorita IKN Bernilai Rp 509 Miliar

Selain itu, pola kerja kolaboratif dalam konsep agile government menjadi fokus dalam pelaksanaan proses kerja di IKN.

Tanggung jawab untuk implementasi pola kerja tersebut menjadi kewajiban instansi di IKN sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB.

“Rekomendasi strategis untuk menerapkan shared services meliputi interoperabilitas sistem informasi administrasi, fleksibilitas proses kerja, serta interkoneksi data dan informasi yang dilindungi dengan sistem dan keamanan informasi,” imbuh Anas.

Hal tersebut, lanjut dia, dianggap sebagai prasyarat utama untuk mencapai efektivitas tata kelola pemerintahan yang diharapkan. Konsep shared services di IKN diimplementasikan dengan tujuan efisiensi biaya operasional (cost efficiency).

Baca juga: Efektifkan Biaya Operasional Kendaraan dengan Sewa Mobil Jangka Panjang

Bentuk rekomendasi strategis lainnya adalah intensifikasi koordinasi dan kolaborasi dalam hal kebijakan, anggaran, persiapan infrastruktur, serta percepatan pengembangan ekosistem digital dengan berbagai pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangungunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Otorita IKN.

Dengan melakukan akselerasi proses pemindahan IKN secara tepat dan efisien, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan transformasi ekonomi Indonesia.