KSAD Yakin Rekaman Forkopimda Batu Bara Tak Netral Hasil Rekayasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat meyakini rekaman dugaan rekaman suara forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Batu Bara, Sumatera Utara, yang disebut mendukung peserta Pilpres tertentu adalah hasil penyuntingan.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meyakini rekaman yang beredar di media sosial itu sudah direkayasa buat menggiring opini.

"Jadi yang kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali orang yang mengedit kata-katanya. Jadi kadang-kadang dia ngomongnya ke mana, ada potongan, sehingga seolah-olah mengarah," kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Maruli menilai peluang seorang perwira menyampaikan pernyataan yang melanggar prinsip netralitas dalam Pemilu dan Pilpres 2024 sangat kecil.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Aparat Terlibat Tambang Ilegal, KSAD: Aparat Tuh yang Mana?

Dia juga meragukan terdapat perwiranya yang bersikap nekat dan menyampaikan pendapat yang condong mendukung peserta Pemilu atau Pilpres tertentu.

"Kalau saya lihat untuk setingkat pamen (perwira menengah) ke atas saya pikir mereka akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk membuat statement di depan orang. Ya itu sangat berbahaya karena nanti orang merekam," ujar Maruli.

Maruli kembali menegaskan TNI tetap berpegang kepada janji buat bersikap netral dalam Pemilu dan Pilpres lantaran mereka juga tidak mempunyai hak memilih berdasarkan undang-undang.

"Kalau kami di tentara yang sering saya sampaikan kami sudah komit untuk netral. Tidak ikut, karena kami berkampanye pun tidak ikut pemungutan suara soalnya. Jadi netral saja sekalian," ujar Maruli.

Baca juga: Bantah Prajurit Pasang Spanduk Kampanye, KSAD: Terlalu Bodoh Tentara Masang Itu

Menurut Maruli, dari hasil penelusuran internal mereka belum menemukan bukti dan saksi yang bisa menjelaskan terdapat pelanggaran netralitas yang dilakukan anggota TNI dalam Pemilu dan Pilpres.

Dia juga berjanji TNI bakal bergerak cepat menindak anggotanya jika mendapatkan pengaduan dan alat bukti terjadi pelanggaran terhadap prinsip netralitas.

"Nah sekarang ini mungkin ada beberapa tapi saya lihat sudah jauh berkurang karena kita selalu dengan cepat merespons kalau memang ada tentara seperti itu apa memang punya bukti, punya saksi, punya apa yang bisa kamu sampaikan kepada kami di TNI," ucap Maruli.

"Mudah-mudahan kami bisa komitmen lah untuk netralitas itu," sambung Maruli.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan rekaman suara yang diduga pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon presiden bukan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Batubara.

Baca juga: Oknum TNI Aniaya Relawan Ganjar, KSAD: Ada Aksi, Ada Reaksi

"Hasil dari penelusuran Bawaslu Batubara dengan meminta klarifikasi sejumlah pejabat Kabupaten Batubara menyimpulkan tidak ada kemiripan suara dari pejabat Kabupaten Batubara dalam rekaman suara itu," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, di Medan, Selasa (16/1/2024).

Saut Boangmanalu menjelaskan sejumlah pejabat Kabupaten Batubara yang diduga berada dalam rekaman suara itu sudah datang ke kantor Bawaslu Batubara untuk dimintai keterangan.