Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

TKN Prabowo-Gibran Beberkan Cara Sejahterakan Petani Indonesia

Kompas.com - 20/01/2024, 21:12 WIB
Inang Sh ,
Sheila Respati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Komandan Tim Komunikasi Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono membeberkan sejumlah kebijakan yang akan diterapkan pasangan calon tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani ketika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. 

Budisatrio mengatakan, petani adalah bagian penting dari masa depan bangsa karena menjadi ujung tombak dalam menghadapi krisis pangan. 

“Oleh karena itu, kesejahteraan petani tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (19/1/2024).

Budisatrio menjelaskan, Prabowo-Gibran akan menjamin keuntungan dari hasil pertanian yang dihasilkan petani. 

Caranya adalah dengan menetapkan harga panen dan menurunkan biaya produksi.

Baca juga: Prabowo: Kita Harus Swasembada BBM, Tidak Lagi Impor...

“Ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk menjamin keuntungan petani. Pertama, harga pembelian pemerintah atau harga panen yang ditetapkan harus memberikan minimal 30 persen keuntungan bagi petani,” ujarnya. 

Dia menyebutkan, saat kondisi oversupply, pemerintah tetap harus berkomitmen memberikan keuntungan.

“Kedua, berupaya menurunkan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani, terutama jika lahannya masih sewa, penjaminan ketersediaan pupuk, obat-obatan dan pestisida, serta menurunkan bunga bank jika membutuhkan kredit modal,” katanya. 

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian itu menegaskan, hal tersebut harus dilakukan karena pihaknya harus berpihak kepada petani. 

Lebih lanjut, Budisatrio mengatakan, pasangan calon  nomor urut 2 itu memiliki beberapa program untuk menjamin kesejahteraan petani, salah satu yang terpenting adalah memastikan petani memiliki lahan garapannya sendiri.

Baca juga: Survei Media Wave: Prabowo Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Sentimen Positif Terbanyak

“Kredit kepemilikan lahan akan diperkenalkan kepada petani. Dengan demikian, para petani yang belum memiliki lahan dan yang ingin menjadi petani, tetapi tidak punya lahan bisa mengajukan kredit kepada pemerintah,” ujarnya. 

Dengan begitu, kata dia, petani Indonesia tidak hanya pekerja pertanian, tetapi juga bisa memiliki lahan. Menurutnya, cara ini akan secara cepat memperluas lahan pertanian.

Budisatrio mengatakan, sederet kebijakan tersebut akan membentuk keseimbangan antara kepentingan petani, konsumen, dan kepentingan negara.

“Insyaallah petani pasti untung, konsumen tersenyum, karena harga tidak naik, serta kebutuhan pangan nasional terpenuhi. Titik keseimbangan ini yang ingin diwujudkan oleh pasangan calon kami,” tuturnya. 

Politisi partai Gerindra itu mengatakan, sektor pangan dan pertanian menjadi perhatian serius dari Prabowo-Subianto. 

Baca juga: Ada Capres Sindir Makan Gratis, Prabowo: Kalau Otaknya Enggak Jalan, Jangan Jadi Pemimpin

“Pak Prabowo selalu konsisten dan aktif memperjuangkan swasembada pangan dan hak para petani,” ungkapnya. 

Menurutnya, kepedulian Prabowo kepada petani sudah ditunjukkan sejak masih menjadi prajurit hingga pensiun.

“Dari awal beliau terlibat langsung dan aktif memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Baginya, para petani adalah patriot karena kedaulatan pangan bangsa Indonesia ada di tangan mereka,” jeals Budisatrio.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com