Pengabaian Hak Hukum Adat: Risiko Eskalasi Perampasan Tanah

PADA 8 Desember 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2023 tentang perubahan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 terkait teknis penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Perpres ini mengancam keberadaan masyarakat hukum adat dan mempermudah perampasan tanah oleh negara.

Bila dicermati, lahirnya Perpres ini tidak lepas dari penolakan yang marak terjadi terhadap rencana proyek strategsi nasional (PSN) yang terjadi belakangan.

Indikasi ini menguat karena melalui Perpres a quo, masyarakat hukum adat dibebankan pembuktian bahwa tanah yang hendak “dirampas” atas dasar PSN adalah miliknya.

Tentu hal ini kontras dengan semangat konstitusi yang melindungi hak masyarakat hukum adat yang pengakuannya hanya mensyaratkan “sepanjang masih ada”.

Peraturan a quo memang memberikan kompensasi berupa uang dan/atau pemukiman kembali kepada masyarakat yang menempati tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.

Namun hal itu tidak menutup fakta bahwa regulasi membenarkan tindakan Pemerintah untuk melakukan pemindahan paksa masyarakat dari tanah leluhurnya.

Menilik catatan historis, dalam beberapa tahun terakhir, ada puluhan koflik masyarakat dengan negara dan swasta akibat PSN.

Dalam hal ini, masyarakat selalu berada pada posisi yang tidak menguntungan. Bahkan pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dilakukan secara paksa menggunakan aparat keamanan.

Misalnya: pembangunan sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), Bendungan Bulango Ulu Gorontalo, pembangunan tol Padang-Pekanbaru, proyek kawasan ekonomi khusus di Gresik, pembangunan PLTA di Pinrang.

Lalu penambangan Wadas untuk Bendungan Bener, proyek Movieland MNC Lido City Sukabumi, proyek lumbung pangan atau food estate di Sumatera Utara, pembangunan Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, Bandara Kayong Utara di Kalimantan Barat, Bendungan Karalloe di Goa, Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, tol Serang-Panimbang, tol Balikpapan dan Samarinda, pembangunan PLTU Muna, proyek cetak sawah baru di Pulau Pisang Kalimantan, pembangunan bandara dan kilang minyak di Air Bangis Sumatera Barat, Pembangunan Rempang Eco-city di Kepulauan Riau dan lain sebagainya.

Bila ditelisik, penyebab terjadinya konflik di atas adalah “negara”. Dalam hal ini, negara dalam menyusun perencanaan pembangunan terkait tidak melihat kepentingan masyarakat adat sebagai sesuatu yang seharusnya dilindungi.

Pola komunikasi yang dibangun hanya sebatas kepentingan ekonomi, di mana pemberian ganti rugi dianggap dapat menyelesaikan persoalan dengan masyarakat hukum adat.

Padahal, fungsi tanah bagi masyarakat hukum adat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup semata, tapi juga menjaga budaya leluhur yang sifatnya tidak bisa dikomersialkan.

Artinya, konflik pembebasan lahan tidak akan pernah terjadi apabila Pemerintah tidak absen dalam hal melindungi dan melupakan nilai-nilai luhur keterikatan masyarakat hukum adat dengan tanahnya.

Dalam hal penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum bangsa Barat datang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kehidupan masyarakat teritorial yang terkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya dan tempat kediamannya masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri pada kerajaan-kerajaan sudah berlangsung secara teratur (Sidharta, 1999: 34).

Sementara dalam hal tanah negara, secara historis hanyalah tanah yang meliputi tanah-tanah yang berasal dari hak barat (Hindia Belanda dan Jepang).

Terhadap tanah di luar itu, negara hanya sebagai organisasi pengelola dan pengadministrasian aset di luar hak barat yang sudah menjadi milik negara tersebut.

Seperti di Yogyakarta tanah grand sultan yang menjadi milik sultan atau di Sumatera Barat ada hak ulayat yang menjadi milik kaum/atau suku dalam adat tersebut.

Secara konstitusional, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Redaksional ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyiratkan bahwa negara diberi kewenangan dan kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional, yaitu: “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam hal pemaknaan ‘hak menguasai negara’, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan bahwa penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan empat tolak ukur.

Yaitu, pertama, pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam.

Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Keempat, prasyarat yang diberikan MK sebagaimana tersebut di atas tidak terlihat dalam penerbitan Perpres 78/2023.

Semangat yang diwadahi dalam peraturan tersebut masih kepentingan investor tanpa memedulikan nilai-nilai luhur masyarakat hukum adat.

Padahal, bila saja Pemerintah mau sedikit berkompromi, misalnya: dengan skema bagi hasil tanpa masyarakat harus melepaskan kepemilikan lahannya, mungkin jumlah konflik yang disebabkan oleh PSN dapat ditekan.

Selain itu, dengan mekanisme ini, masyarakat juga dapat memiliki aset yang tetap dapat memberikan nilai ekonomi secara terus menerus layaknya hak atas tanah yang dikelola secara turun temurun.