Menko Airlangga Klaim Perpanjangan Bantuan El Nino Tak Bermuatan Politis

MANGGARAI BARAT, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengeklaim bahwa perpanjangan pemberian bantuan el nino hingga Juni 2024 tak ada urusannya dengan kepentingan politik, meski putaran kedua Pilpres 2024 berlangsung pada 26 Juni 2024

Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi el nino berakhir pada Maret 2024. Pemerintah menilai, musim tanam dan panen raya kemungkinan mundur akibat fenomena ini.

"Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 tahun 2020, jadi bukan ujug-ujug," kata Airlangga usai menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Desa Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1/2024).

Baca juga: Menko Airlangga Singgung Angka 2 dan 4 Saat Salurkan Bantuan El Nino di NTT

Ia mengakui, bantuan pangan memang pernah disetop setelah pandemi berakhir. Namun, menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah merasa perlu untuk kembali menggelontorkan bantuan sejak September 2023 lalu.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak September dilanjutkan kembali, apalagi kita lihat kondisi pertanian terganggu," ujar Airlangga.

Airlangga menyindir balik pihak yang menuding program ini bermuatan politik. Ia menilai, sindiran itu berasal dari orang yang tak pernah turun ke lapangan.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai bantuan sosial (bansos) rentan menjadi komoditas politik jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Warga NTT Curhat Musim Tanam Mundur, Menko Airlangga Sebut Bantuan El Nino Diperpanjang

"Saya kira (penyaluran bansos) baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat. Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyaluran saja yang diperbaiki," jelas Ganjar saat ditemui di Pasar Rakyat Kebon Agung, Ngesrep, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud juga usul pemerintah menunda pembagian bansos hingga Pilpres 2024 beres.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berpandangan bahwa pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.

“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi persepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Bos Bulog Pastikan Bantuan Pangan Beras Tidak Dipolitisasi

“Tentu pendapat ini tidak populer dan mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini. Tapi saya ingin demi menjamin fairness, demi menjamin imparsialitas dalam pilpres ini harus kita pertimbangkan,” kata dia.