Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Bicara soal Rencana Pertamuan Elite PDI-P dan Wapres Ma'ruf

Kompas.com - 15/01/2024, 07:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto buka suara mengenai rencana pertemuan elite PDI-P dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasto tidak menjelaskan apakah pertemuan tersebut akan terselenggara atau sebaliknya.

Namun dia bilang, pertemuan dalam rangka silaturahmi adalah hal yang bagus mengingat hubungan PDI-P dan Ma'ruf Amin cukup intens.

Baca juga: Hasto: Ucapan Selamat Ultah PDI-P dari Anies Tak Berkaitan dengan Kerja Sama Putaran Kedua

"Ya silaturahim kan bagus, apalagi untuk hubungan kami dengan Bapak Wapres KH Ma'ruf Amin itu sangat intens," kata Hasto saat ditemui di Gedung Filateli, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Hasto menyampaikan, kedekatan keduanya juga dipengaruhi oleh salah satu putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.


Di sisi lain, Ma'ruf menghadiri acara HUT PDI-P pekan lalu.

"Sehingga hubungan kebatinan yang sangat kuat ini, apalagi kami berterima kasih juga dengan salam metal dari Pak Wapres (saat HUT PDI-P)," tuturnya.

Terkait netralitas, Hasto tidak memungkiri bahwa presiden dan wakil presiden tetap harus netral untuk menjaga negara.

Baca juga: PDI-P Tak Khawatir Blunder saat Isu Wadas Dibahas di Debat Keempat

Salam metal yang diberikan Ma'ruf Amin, kata Hasto, bukan berarti memihak kepada pasangan tertentu.

Salam metal itu merupakan simbol perjuangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut sejak Orde Baru.

"Kemarin di HUT PDI-P simbol perjuangan banteng ini kan ada sejak jauh ketika pemerintahan otoriter itu terjadi. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wapres. Tapi sikap kami tetap sama, presiden, wapres, tetap netral karena harus menjadi pelindung rakyat," jelas Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com