Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung soal Umpatan Prabowo, PDI-P: Jati Diri Tidak Bisa Ditutupi

Kompas.com - 14/01/2024, 17:21 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap capres nomor urut 2 Prabowo Subiantotak bisa menutupi watak aslinya ketika menyampaikan sejumlah pernyataan yang mengandung kata-kata umpatan.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, buat menutupi hal itu maka capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor 3 Ganjar Pranowo diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan alasan menyerang Prabowo.

"Itu menunjukkan bahwa pasangan 02 tim kampanyenya sangat panik, karena berbagai tampilan akhir-akhir ini, khususnya dari Pak Prabowo yang sangat emosional," kata Hasto usai blusukan di rumah susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Baca juga: Airlangga Tanggapi Hasto yang Sebut Prabowo Otoriter

"Kembali pada watak dan jati dirinya yang memang ternyata tidak bisa ditutup-tutupi," sambung Hasto.

Hasto menilai, langkah melaporkan Anies dan Ganjar ke Bawaslu usai debat ketiga memperlihatkan terdapat pihak-pihak yang tidak memahami prinsip pemilihan umum dalam demokrasi.

"Sampai habis debat pun harus dilaporkan ke Bawaslu. Itu artinya tidak menghormati suatu nilai-nilai demokrasi. Bagaimana debat harus dilaporkan ke Bawaslu. Itu pemaparan suatu ide gagasan untuk rakyat," ucap Hasto.

Baca juga: Wakili Megawati, Hasto Ucapkan Dukacita ke Keluarga Korban Kekerasan yang Meninggal di Sleman


Sebelumnya diberitakan, dalam beberapa kali kesempatan kampanye di hadapan pendukungnya, terutama selepas menjalani debat Pilpres 2024, Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan itu beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial.

Misalnya pernyataan Prabowo selepas debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desembar 2023.

Dalam debat itu capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat melontarkan pertanyaan tentang perasaan Prabowo yang bisa berpasangan dengan Gibran dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres yang kontroversial dan melanggar kode etik.

Apalagi pengambil keputusannya yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang juga merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo, dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat terkait keputusan itu.

Baca juga: Hasto Sebut Prabowo Otoriter Usai Pendukungnya Laporkan Anies ke Bawaslu

Prabowo kemudian, tanpa menyebut nama, memberikan tanggapan atas pertanyaan Anies dalam debat pertama Pilpres dalam sebuah forum internal Partai Gerindra. Peristiwa yang direkam itu kemudian beredar di media sosial.

"Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, etik, etik. Ndasmu etik (etik kepalamu)," kata Prabowo dalam acara 'Konsolidasi Nasional Partai Gerindra' di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023), seperti dalam video viral tersebut.

Kemudian pekan ini Prabowo kembali menyampaikan pernyataan kontroversial selepas debat ketiga Pilpres.

Kata-kata "goblok" dan "tolol" meluncur dari lisan Prabowo saat berkampanye di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Hasto Akui Kubu Ganjar-Mahfud Mulai Jalin Komunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin

"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok, sih?" ujar Prabowo.

Prabowo juga menilai soal kepemilikan tanah seharusnya tidak perlu dijadikan bahan argumentasi dalam debat capres.

"Enggak usah di bawa-bawa debat, lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com