Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Enggan Berpikir Buruk pada Jokowi Soal Pertemuan dengan Prabowo, Zulhas, dan Airlangga

Kompas.com - 13/01/2024, 14:42 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengaku enggan berpikiran buruk dengan Presiden Joko Widodo karena melakukan pertemuan dengan tiga menteri yang terafiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pertemuan itu dilakukan sebelum debat calon presiden (capres) kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Secara bergantian, Jokowi sempat menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Apa yang salah dalam hal ini? Mbak Puan juga sampaikan kalau diajak makan (Jokowi) pasti juga datang,” ujar Eriko dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Ketua DPP Ungkap PDI-P Sudah Lama Tak Bicara dengan Jokowi

Ia menyebutkan, apapun perbedaan yang sekarang nampak antara sikap PDI-P dan Jokowi tak lantas membuat silaturahmi terputus.

Eriko pun tak mempersoalkan Jokowi bertemu dengan para menterinya itu karena sangat mungkin membicarakan soal urusan negara.

“Kalau mau menduga-duga bisa saja menunjukan kedekatan bisa saja bicara soal urusan kenegaraan kan boleh juga,” tutur dia.

Di sisi lain, ia berharap para menteri dari PDI-P suatu saat bisa juga dipanggil Jokowi untuk bicara empat mata.

Baca juga: Soal Potensi Kubu Anies dan Ganjar Bersatu di Putaran Kedua, Sekjen PDI-P: Kami Sangat Welcome...

“Kenapa (menteri dari PDI-P enggak diajak)? Kan belum. Mana tahu (Jokowi) pulang, Prof Mahfud diajak, mana tahu pulang nanti, Bu Risma dipanggil, makan, bagaimana dengan bansos? Kan bisa kan. Bisa saja saat pulang nanti, Pak Pramono Anung diajak, kan boleh-boleh saja,” papar dia.

Terakhir, Eriko menekankan pandangan publik boleh bermacam-macam melihat sikap Jokowi saat ini. Tapi, secara pribadi ia tak ingin berpikir negatif soal langkah-langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo itu sebagai pemimpin negara.

“Jadi kita membiasakan diri tidak suudzon lah, bahwa itu menjadi bahan di media sekarang sah-sah saja tergantung persepsi. Kalau saya melihat persepsi positif saja,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com