Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia Kampanye di Gresik Diintimidasi Aparat, Cak Imin: Kalau Benar, Saya Laporkan ke Presiden

Kompas.com - 12/01/2024, 21:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan melaporkan aparat yang mengintimidasi panitia kampanye yang menghadirkan dirinya di Gresik, Jawa Timur pada dua pekan lalu.

Cak Imin menegaskan dirinya akan melaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Iya, ada yang didatangi, dimarah-marahin karena mengundang saya. Dan ini lagi saya proses. Nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung," ujar Cak Imin memberikan pengarahan di acara Konsolidasi Jaringan dan Sumberdaya Tim Pekerja Elektoral Sistem (TPES) 50 di Gedung Juang 45, Surabaya, Jumat (12/1/2024).

"(Yang mendatangi) aparat," ungkap dia.

Baca juga: Cak Imin Singgung Ada Pemimpin Sibuk Kerja tetapi Abaikan Masalah

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menganggap intimidasi yang dilakukan oleh aparat di Gresik sebagai hal yang serius.

Sehingga, jika bukti yang ada kuat dirinya langsung melaporkan ke Kepala Negara.

Lebih lanjut, Cak Imin pun memberikan penekanan bahwa intimidasi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Sehingga, masyarakat memerlukan perubahan sistem yang lebih baik.

Baca juga: Ada Intimidasi ke Panitia Kampanye AMIN, Cak Imin: Lawan!

Selain intimidasi yang diterima panitia acara, Cak Imin juga menyinggung soal capres Anies Baswedan yang kesulitan saat akan kampanye di Tuban.

"Mas Anies mau mendarat di Tuban pakai heli, temen-temen PKB, panitianya, nyari tempat mendarat susahnya minta ampun. Ini enggak boleh, ini enggak boleh," katanya.

"Padahal, bapak-ibu sekalian, temen-temen wartawan sekalian, pemilu ini bukan agenda calon presiden dan wakil presiden, pemilu ini bukan agenda-agenda partai politik, pemilu ini bukan agenda kompetisi. Tapi, pemilu ini agenda nasional bangsa yang harus disukseskan oleh semua pihak agar lancar," tegasnya.

Sehingga jika proses pemilu diganggu, dicurangi dan diselewengkan sehingga menjadi terhambat maka yang rugi adalah seluruh bangsa Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com