Diplomasi Pasifik dalam Pertaruhan

JIKA kawasan Asia Tenggara kerap disebut sebagai halaman depan Indonesia, maka kawasan Pasifik adalah halaman belakang Indonesia.

Meskipun memiliki jarak yang dekat dengan Indonesia, namun Indonesia telah lama mengabaikan negara-negara di kawasan Pasifik.

Namun, hal tersebut berubah di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Politik luar negeri Pasifik menjadi salah satu legacy dari periode terakhir Jokowi.

Di penghujung masa akhir presidensi, maka muncul pertanyaan bagi periode berikutnya yang akan dijalankan oleh presiden yang baru: Akankah kebijakan politik di Pasifik progresif atau kembali mengalami stagnansi? Diplomasi Pasifik yang sempat mengalami mati suri, kembali berada di ujung tanduk.

Napas segar kebijakan Indonesia di Pasifik

Sepak terjang politik luar negeri Indonesia di Pasifik dapat dilacak kembali pertama kali di era 1970-an, ketika Indonesia mengakui kedaulatan Papua Nugini dan menjalin hubungan diplomatik.

Namun setelahnya, tidak ada perkembangan signifikan secara diplomatik dengan negara-negara di kawasan. Inisiatif progresif diplomatik baru muncul kembali pada 2019, ketika Indonesia meluncurkan strategi “Pacific Elevation” oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Sebelum meluncurkan inisiatif tersebut, beberapa pondasi kerja sama dan jejak diplomasi telah dirajut oleh pemerintahan pada masa-masa sebelumnya.

Pada 2015, Indonesia telah mengamankan posisi Associate Membership di Forum Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG merupakan forum sub regional terkuat di Pasifik dengan keanggotaan yang mewakili dua-per-tiga jumlah populasi dan wilayah Pasifik.

Bahkan, dua negara anggota MSG, Papua Nugini dan Fiji, menyumbangkan 80 persen dari Gross Domestic Product (GDP) dari Pasifik. Ras Melanesia juga memiliki kekerabatan yang terdekat dengan Indonesia, dibandingkan dengan ras Polinesia dan Mikronesia.

Sebagai langkah aktualisasi dari Strategi Pacific Elevation, Indonesia membentuk lembaga Indonesian AID yang setiap tahunnya mengalokasikan 212 juta dollar AS dari dana abadi untuk dana bantuan Internasional, termasuk kepada negara-negara pasifik.

Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan MSG merupakan beberapa entitas yang menerima bantuan tersebut. Dana bantuan tersebut merupakan salah satu faktor esensial bagi diplomasi Indonesia di Pasifik.

Kementerian Luar Negeri juga melakukan penguatan institusi untuk melakukan diplomasi di Pasifik. Direktorat baru diresmikan pada 2021, yaitu Direktorat Pasifik dan Oseania.

Pada 2020, Indonesia juga membuat jabatan baru, Duta Besar Keliling untuk Pasifik. Penunjukkan Duta Besar Fientje Maritje Suebu sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue dirasa cukup tepat karena dapat merepresentasikan Indonesia sebagai bagian dari kultur budaya Pasifik.

Indonesia juga piawai dalam memanfaatkan posisinya dalam organisasi internasional lainnya seperti ASEAN, G20, dan PBB dengan mengundang negara-negara Pasifik sebagai pengamat dalam forum tersebut.

Indonesia juga menginisiasi kerja sama baru dengan negara di kawasan Pasifik. Sebut saja ASEAN-PIF pada 2023, pembentukan Archipelagic and Island States (AIS) yang merupakan forum negara-negara pulau dan kepulauan yang melibatkan 51 negara terlepas dari ukuran, kawasan, dan tingkat kemajuan negara, guna menjawab isu-isu pembangunan yang berkelanjutan, dan penyelenggaraan Pacific Exposition, yaitu eksebisi dua tahunan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan turisme negara-negara Pasifik.