Beda Sikap Jokowi dan Dua Wapresnya: Ma’ruf Amin Salam Metal di HUT PDI-P, JK Sanggah Data Pertahanan Rahasia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua wakil presiden, Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla nampak menunjukkan sikap bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo.

Sikap berbeda yang pertama ditunjukkan oleh Ma’ruf Amin yang datang ke Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke 51 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Sementara, Jokowi sengaja tak diundang oleh PDI-P dalam momen tersebut karena sudah lebih dulu memiliki jadwal kunjungan kerja ke Filipina.

Baca juga: Jokowi Belum Ucapkan Selamat Ultah ke PDI-P, Ganjar: Lupa Kali

Kehadiran Ma’ruf di HUT PDI-P pun sempat mendapatkan perhatian lebih dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” sapa Megawati disambut tepuk tangan kadernya.

Megawati sempat jeda sejenak, kemudian melanjutkan sapaannya ke Ma’ruf sambil tersenyum, “Yang bersedia hadir”.

Ucapan itu disambut anggukan dan senyum dari bibir Ma’ruf yang duduk di kursi undangan barisan depan.

Baca juga: Tersenyum Sambut Maruf Amin di HUT Ke-51 PDI-P, Megawati: Yang Bersedia Hadir

Tak hanya itu, Ma’ruf juga berpose salam metal tiga jari khas PDI-P saat berfoto dan menerima tumpeng pertama dari Megawati.

Hubungan Jokowi dengan PDI-P selaku partai pengusungnya sejak menjadi wali kota solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode, dikabarkan merenggang akhir-akhir ini.

Keretakan hubungan itu usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Di sisi lain, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Jusuf Kalla sanggah data pertahanan rahasia

Perbedaan sikap dengan Jokowi juga ditunjukkan oleh Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Kalla yang pernah menjadi wapres Jokowi pada 2014-2019 lalu itu, kini memang telah menyatakan dukungannya pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ia pun menyanggah pernyataan Jokowi dan menegaskan ada data pertahanan yang mesti ditutupi oleh pemerintah pada publik. Misalnya, data soal pembelian alutsista.