Beda Sikap Jokowi dan Dua Wapresnya: Ma’ruf Amin Salam Metal di HUT PDI-P, JK Sanggah Data Pertahanan Rahasia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua wakil presiden, Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla nampak menunjukkan sikap bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo.

Sikap berbeda yang pertama ditunjukkan oleh Ma’ruf Amin yang datang ke Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke 51 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Sementara, Jokowi sengaja tak diundang oleh PDI-P dalam momen tersebut karena sudah lebih dulu memiliki jadwal kunjungan kerja ke Filipina.

Baca juga: Jokowi Belum Ucapkan Selamat Ultah ke PDI-P, Ganjar: Lupa Kali

Kehadiran Ma’ruf di HUT PDI-P pun sempat mendapatkan perhatian lebih dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” sapa Megawati disambut tepuk tangan kadernya.

Megawati sempat jeda sejenak, kemudian melanjutkan sapaannya ke Ma’ruf sambil tersenyum, “Yang bersedia hadir”.

Ucapan itu disambut anggukan dan senyum dari bibir Ma’ruf yang duduk di kursi undangan barisan depan.

Baca juga: Tersenyum Sambut Maruf Amin di HUT Ke-51 PDI-P, Megawati: Yang Bersedia Hadir

Tak hanya itu, Ma’ruf juga berpose salam metal tiga jari khas PDI-P saat berfoto dan menerima tumpeng pertama dari Megawati.

Hubungan Jokowi dengan PDI-P selaku partai pengusungnya sejak menjadi wali kota solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode, dikabarkan merenggang akhir-akhir ini.

Keretakan hubungan itu usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Di sisi lain, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Jusuf Kalla sanggah data pertahanan rahasia

Perbedaan sikap dengan Jokowi juga ditunjukkan oleh Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Kalla yang pernah menjadi wapres Jokowi pada 2014-2019 lalu itu, kini memang telah menyatakan dukungannya pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ia pun menyanggah pernyataan Jokowi dan menegaskan ada data pertahanan yang mesti ditutupi oleh pemerintah pada publik. Misalnya, data soal pembelian alutsista.

Alasannya, saat ini negara-negara besar pun telah mengetahui data pembelian dan kondisi alutsista di Tanah Air. Terlebih, sejumlah alat pertahanan itu kerap ditunjukan dalam HUT TNI yang jatuh tiap 5 Oktober.

“Apa Anda enggak tahu, yang beli pesawat dua, dia tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, tahu itu orang,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Data Belanja Alutsista Disebut Bukan Rahasia karena Pembeliannya Juga Bersumber dari Pajak

Baginya, data pertahanan itu bisa saja dibuka di debat capres yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Sebab, publik harus tahu ke mana saja anggaran pertahanan dikucurkan.

“Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan di keadaan sekarang. Apanya rahasia sebenarnya? Rakyat harus tahu berapa negeri beli (alutsista) ini, berapa pajak mereka yang diberikan, dikemanakan, rakyat mesti tahu,” tutur dia.

Sementara itu, Jokowi sendiri sempat menyatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka pada masyarakat.

Mantan Wali Kota Solo itu menekankan, data pertahanan tak bisa sembarangan dibuka karena terkait strategi negara.

“Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Bantah Jokowi, Ganjar Mengaku Tanya Data Umum ke Prabowo, Bukan Rahasia Negara

Adapun pro dan kontra soal keterbukaan data pertahanan muncul setelah debat capres Minggu malam dengan topik keamanan, pertahanan negara hingga geopolitik.

Sebab, saat itu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim tak bisa membuka data pertahanan yang ada.

Namun, ia bakal menunjukkan di luar momen debat, jika Anies maupun Ganjar ingin mengetahui datanya.