Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Timnas Amin: Nanti KPU Diadukan Juga karena Bikin Debat

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Jazilul Fawaid, merasa laporan pernyataan debat calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat capres ketiga Minggu (7/1/2023) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat rumit.

Pasalnya, pernyataan dalam sebuah acara debat tak seharusnya dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran. Itu karena para capres yang berdebat berada dalam panggung yang sama dan bisa mengklarifikasi secara langsung.

Baca juga: Anies Dilaporkan ke Bawaslu karena Serang Prabowo di Debat Capres

Jika pertanyaan dan pernyataan dalam debat bisa disebut pelanggaran, bisa berujung pelaporan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan debat.

"Kalau pertanyaan dilaporkan kita laporkan semua pertanyaannya, terus nggak debat akhirnya. Dilaporkan debatnya kenapa KPU membuat debat sehingga muncul pertanyaan, rumit," ujarnya saat ditemui di Sekretariat Timnas Anies Muhaimin, Selasa (9/1/2024).

Jazilul mempersilakan siapa pun yang ingin melaporkan pertanyaan Anies di debat capres.

Karena menurut dia, laporan itu tak memiliki pengaruh apapun. Terlebih Prabowo sendiri sudah mengakui penguasaan lahan yang ditanyakan Anies dalam debat tersebut.

"Jadi apa yang mau dilaporkan? Pak Prabowo mengakui itu lahan HGU (Hak Guna Usaha)," ujarnya.

Baca juga: Drone Emprit: Prabowo Dapat Sentimen Negatif Tertinggi Saat Debat, Anies Sentimen Positif Terbesar

Jazilul juga menyebut, KPU telah mengatur debat capres sebagai ajang mengadu gagasan dan cara berpikir calon pemimpin negara.

Termasuk tidak melarang para kandidat menyerang pribadi asalkan sesuai dengan konteks pembahasan.

"Justru menurut saya, sudahlah yang diatur oleh KPU tidak melarang serangan pribadi asal itu konteks," tandasnya.

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Capres nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Eks Gubernur DKI Jakarta itu dituding melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat kedua capres pada Minggu (7/1/2024).

Pelaporan dilakukan kemarin, Senin (8/1/2024), dan telah diterima oleh Bawaslu RI.

"Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan (Pelanggaran)," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Soal Lahan Milik Prabowo, Timnas Amin: Pertanyaan Anies Cerdas, Mungkin yang Jawab Enggak Bisa

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, mengakui bahwa pernyataan menyerang yang dilontarkan Anies ditujukan kepada Prabowo dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, utamanya soal anggaran Rp 700 triliun.

Namun, ia juga menilai Anies menyerang Prabowo selaku pribadi, terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Serta telah menghina kinerja capres peserta pemilu nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan skor 11 dari 100," kata Subadria.

Ia menilai, serangan Anies soal anggaran pertahanan dan luas tanah milik Prabowo "salah dan tidak benar", meskipun angka luas tanah Prabowo yang disebut Anies merujuk pada jumlah yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam debat capres 2019.

"Diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.

Baca juga: Puan Salami Anies-Muhaimin Usai Debat Capres, PKB: Seperti Taufiq Kiemas, Merangkul Semua

"Tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," kata Subadria.

Dalam laporannya, Subadria menganggap Anies melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Aturan itu berisi larangan soal larangan peserta pemilu "menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain", dengan konsekuensi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.