Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Serangan Personal di Debat Pilpres, Mahfud: Kalau Menurut Saya Enggak

Kompas.com - 09/01/2024, 12:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merespons soal penilaian Presiden Joko Widodo mengenai jalannya debat ketiga pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi menilai, debat tersebut sarat dengan pertanyaan dengan motif serangan personal.

Sementara itu, Mahfud mengaku tidak sependapat dengan Presiden.

"Ya mungkin kalau penilaian Presiden. Kalau (menurut) saya sih enggak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Bantah Jokowi, Ganjar: Saya Serang Program, Bukan Personal

Dia lantas menyampaikan, pertanyaan soal anggaran tidak perlu jawaban yang membongkar rahasia negara.

Sebab, menurut Mahfud, anggaran pertahanan berbeda dengan strategi penyerangan untuk pertahanan maupun strategi intelijen sebuah negara.

"Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan (pertanyaan soal) rahasia negara yang (jawabannya harus) dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan," papar Mahfud.

"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia," kata dia.

Baca juga: Anggap Track Record Lebih Penting, Mahfud: Visi-Misi Bisa Ditulis Orang Lain

Mahfud juga menilai, pertanyaan dari calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak memerlukan penjelasan yang harus dipaparkan di ruang tertutup.

"Endak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu (jawaban pertanyaan Anies dan Ganjar) bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan," tutur Mahfud.

"Itu kan soal alat utama sistem persenjataan (alutsista). Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan (diskusi) bukan debat," ungkap Menko Polhukam itu.

Mahfud pun menegaskan, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sehingga tahu data pertahanan yang bisa dibuka dan tidak dibuka.

"Dari yang kemarin, yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu, kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara)," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, debat pemilihan presiden (pilpres) sebaiknya diformat lebih baik lagi ke depannya.


Menurut dia, tidak masalah antar-paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi, dan misi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com