Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Serangan Personal di Debat Pilpres, Mahfud: Kalau Menurut Saya Enggak

Kompas.com - 09/01/2024, 12:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merespons soal penilaian Presiden Joko Widodo mengenai jalannya debat ketiga pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi menilai, debat tersebut sarat dengan pertanyaan dengan motif serangan personal.

Sementara itu, Mahfud mengaku tidak sependapat dengan Presiden.

"Ya mungkin kalau penilaian Presiden. Kalau (menurut) saya sih enggak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Bantah Jokowi, Ganjar: Saya Serang Program, Bukan Personal

Dia lantas menyampaikan, pertanyaan soal anggaran tidak perlu jawaban yang membongkar rahasia negara.

Sebab, menurut Mahfud, anggaran pertahanan berbeda dengan strategi penyerangan untuk pertahanan maupun strategi intelijen sebuah negara.

"Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan (pertanyaan soal) rahasia negara yang (jawabannya harus) dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan," papar Mahfud.

"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia," kata dia.

Baca juga: Anggap Track Record Lebih Penting, Mahfud: Visi-Misi Bisa Ditulis Orang Lain

Mahfud juga menilai, pertanyaan dari calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak memerlukan penjelasan yang harus dipaparkan di ruang tertutup.

"Endak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu (jawaban pertanyaan Anies dan Ganjar) bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan," tutur Mahfud.

"Itu kan soal alat utama sistem persenjataan (alutsista). Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan (diskusi) bukan debat," ungkap Menko Polhukam itu.

Mahfud pun menegaskan, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sehingga tahu data pertahanan yang bisa dibuka dan tidak dibuka.

"Dari yang kemarin, yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu, kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara)," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, debat pemilihan presiden (pilpres) sebaiknya diformat lebih baik lagi ke depannya.


Menurut dia, tidak masalah antar-paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi, dan misi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com