Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Serangan Personal di Debat Pilpres, Mahfud: Kalau Menurut Saya Enggak

Kompas.com - 09/01/2024, 12:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merespons soal penilaian Presiden Joko Widodo mengenai jalannya debat ketiga pemilihan presiden (pilpres).

Jokowi menilai, debat tersebut sarat dengan pertanyaan dengan motif serangan personal.

Sementara itu, Mahfud mengaku tidak sependapat dengan Presiden.

"Ya mungkin kalau penilaian Presiden. Kalau (menurut) saya sih enggak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Bantah Jokowi, Ganjar: Saya Serang Program, Bukan Personal

Dia lantas menyampaikan, pertanyaan soal anggaran tidak perlu jawaban yang membongkar rahasia negara.

Sebab, menurut Mahfud, anggaran pertahanan berbeda dengan strategi penyerangan untuk pertahanan maupun strategi intelijen sebuah negara.

"Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan (pertanyaan soal) rahasia negara yang (jawabannya harus) dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan," papar Mahfud.

"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia," kata dia.

Baca juga: Anggap Track Record Lebih Penting, Mahfud: Visi-Misi Bisa Ditulis Orang Lain

Mahfud juga menilai, pertanyaan dari calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak memerlukan penjelasan yang harus dipaparkan di ruang tertutup.

"Endak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu (jawaban pertanyaan Anies dan Ganjar) bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan," tutur Mahfud.

"Itu kan soal alat utama sistem persenjataan (alutsista). Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan (diskusi) bukan debat," ungkap Menko Polhukam itu.

Mahfud pun menegaskan, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sehingga tahu data pertahanan yang bisa dibuka dan tidak dibuka.

"Dari yang kemarin, yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu, kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara)," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, debat pemilihan presiden (pilpres) sebaiknya diformat lebih baik lagi ke depannya.


Menurut dia, tidak masalah antar-paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi, dan misi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com