TKN: Tak Ada Pernyataan Gibran Bersalah soal Bagi-bagi Susu Gratis di CFD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menegaskan tidak ada pernyataan bahwa Gibran dinyatakan bersalah terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta dan dokumen Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus).

Habiburokhman menyebutkan, Bawaslu Jakpus hanya memberi rekomendasi karena Gibran diduga melakukan pelanggaran yang bukan termasuk ke dalam UU Pemilu.

"Dalam surat ini, dokumen ini maksudnya ya, tidak ada juga dinyatakan Gibran Rakabuming Raka bersalah, melakukan pelanggaran. Tidak ada," ujar Habiburokhman dalam jumpa pers di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024) malam.

Baca juga: Bawaslu Jakpus Dilaporkan ke DKPP Usai Putuskan Gibran Langgar Aturan soal Bagi-bagi Susu di CFD

Habiburokhman menjelaskan, Bawaslu Jakpus tidak bisa memutuskan Gibran melanggar Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016.

Sebab, kata dia, Bawaslu memang tidak memiliki kewenangan untuk itu.

"Secara faktual, kegiatan Gibran Rakabuming Raka di HNKB 3 Desember 2023 bukanlah kegiatan parpol. Dan dengan demikian tidak melanggar ketentuan Pasal 7 Pergub Nomor 12 Tahun 2016 yang berbunyi HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik," imbuh Habiburokhman.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat memutuskan bahwa kegiatan Gibran Rakabuming Raka membagikan susu di area car free day (CFD) sebagai pelanggaran.

Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey alias Sonny Pangkey menjelaskan, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

“Bawaslu Jakarta Pusat merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya,” ujar Sonny dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).

Baca juga: TKN Minta TKD Kepri Cabut Laporan Polisi Terhadap Bawaslu Atas Pencopotan Baliho Prabowo-Gibran

Keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama Bawaslu Jakarta Pusat dan Bawaslu DKI pada Rabu (3/1/2024) malam.

Atas dasar itu, kata Sonny, temuan pelanggaran tersebut akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditindaklanjuti.

“Diteruskan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sonny.