Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] TKN Sebut PDI-P Panik | Bawaslu Salah Ketik Surat Pemanggilan Gibran

Kompas.com - 04/01/2024, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyebut PDI Perjuangan panik karena Presiden Joko Widodo mulai terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Rabu (3/1/2024).

Kemudian, tulisan soal respons TKN Prabowo-Gibran mengenai Bawaslu yang salah ketik surat pemanggilan terhadap Gibran juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai TKN Prabowo-Gibran yang akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat karena perkara salah ketik surat juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. TKN Sebut PDI-P Panik karena Jokowi Mulai Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyebut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sedang panik lantaran Presiden Joko Widodo mulai terlihat berpihak akan mendukung Prabowo-Gibran, bukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku paslon pilihan PDI-P.

Mulanya, Nusron menyinggung Hasto yang menyindir Prabowo tidak bisa blusukan seperti Jokowi atau Ganjar. Nusron mengatakan, semua manusia mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa masyarakat.

"Pak Jokowi blusukan alhamdulillah. Pak Ganjar blusukan alhamdulillah. Pak Prabowo juga blusukan alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, mengikuti jejak bapaknya blusukan ke mana-mana. Ya kalau kita enggak blusukan, enggak mendengarkan aspirasi masyarakat, kita dapat informasi dari mana?" ujar Nusron saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024) malam.

Baca selengkapnya: TKN Sebut PDI-P Panik karena Jokowi Mulai Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran

2. Bawaslu Salah Ketik Surat Pemanggilan Gibran, TKN: Mau Ngerjain Wapres Kami?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mempertanyakan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang salah mengetik tanggal surat pemanggilan Gibran, dari seharusnya 2 Januari 2024 menjadi 2 Januari 2023.

Habiburokhman bertanya-tanya apakah Bawaslu hanya ingin mengerjai Gibran dengan insiden salah ketik tersebut.

Adapun Bawaslu Jakpus ingin memeriksa Gibran terkait bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta pada awal Desember 2023 lalu.

"Nah ini apa saya enggak ngerti, apakah Bawaslu secara institusi atau oknum-oknum Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat secara personal quote and quote hanya ingin ngerjain Wapres kami, ya kan? Atau ada alasan-alasan hukumnya?" ujar Habiburokhman dalam jumpa pers di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024) malam.

Baca selengkapnya: Bawaslu Salah Ketik Surat Pemanggilan Gibran, TKN: Mau Ngerjain Wapres Kami?

3. TKN Akan Laporkan Bawaslu Jakpus karena Salah Ketik Surat Pemanggilan Gibran

Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fritz Edward Siregar mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Bawaslu Kota Jakarta Pusat (Jakpus) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu Jakpus dinilai tidak profesional terkait pemanggilan Gibran soal bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta. Sebab, Bawaslu yang hendak memeriksa Gibran pada 2 Januari 2024 justru salah ketik dan mengirim surat panggilan kepada Gibran untuk hadir pada 2 Januari 2023.

"Ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP. Karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesional pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu, seperti yang disampaikan, kami tidak mungkin memutar, hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023," ujar Fritz dalam jumpa pers di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2024).

Baca selengkapnya: TKN Akan Laporkan Bawaslu Jakpus karena Salah Ketik Surat Pemanggilan Gibran

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com