PDI-P Minta Hasil Survei Diaudit, TKN Prabowo: Kalau Perlu Panggil Ahli dari Amerika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mempersilakan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto jika ingin mengusulkan komite independen untuk mengaudit hasil survei.

"Oh silakan, Mas, silakan. Silakan mau bentuk komite independen. Kalau perlu panggil dari Amerika atau PBB, enggak apa-apa. Panggil ahli dari Amerika, dari PBB, dari Harvard atau dari mana, kita malah senang. Makin banyak ahli kita malah tambah senang. Makin kredibel. Dan hasilnya makin tambah jelas begitu. Silakan. Silakan, Mas," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Rabu (3/1/2024).

"Mau buat komite audit dari mana, monggo. Silakan untuk itu," kata dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Usul Ada Komite Independen untuk Audit Hasil Survei

Nusron lantas mengibaratkan hasil survei sebagai pengecekan penyakit oleh dokter. 

Jika hasilnya bagus, mereka harus bersyukur.

Jika hasilnya kurang bagus, kata Nusron, mereka harus memperbaiki kesehatan mereka, bukan malah menyalahkan dokternya.

"Kalau hasilnya kurang bagus tinggal kita perbaiki kesehatan kita. Jangan kemudian menyalahkan dokternya begitu. Ibarat survei kan ibaratnya kayak dokter begitu. Masa kemudian dokternya mau diaudit gitu hahaha. Mohon maaf, Mas, ya," kata dia. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengusulkan dibentuknya komite independen untuk mengaudit hasil survei yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga.

Baca juga: PDI-P: Ada Desain Menggiring Opini Pilpres Satu Putaran Lewat Survei

Hal tersebut terkait dengan dugaan PDI-P soal adanya upaya menggiring opini lewat lembaga survei bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) akan berlangsung satu putaran.

"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Selasa (2/1/2023).

"Tinggal nanti bisa diaudit mana yang betul-betul menggunakan secara metodologi benar, dan dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," kata Hasto.