Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Groundbreaking" Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Kompas.com - 03/01/2024, 09:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, pada Rabu (2/1/2024).

Pembangunan kampus tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto saya mulai hari ini," ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: Jokowi Tanam Padi hingga Resmikan Jembatan di Jateng Hari ini

Presiden menyebutkan, saat ini ada 17.000 mahasiswa di kampus yang memiliki 11 fakultas itu.

Kepala Negara mengaku mendapat laporan bahwa ruang kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto masih kurang sehingga perlu dibangun gedung baru.

"Perlu dibangun gedung baru yang lantainya 14 lantai. Ini menjadi tertinggi mungkin di Purwokerto. Tadi juga Pak Rektor bisik-bisik habisnya kurang lebih Rp 200 miliar," ujar Jokowi.

"Ini benar-benar sudah dihitung Rp 200 miliar benar tidak? Kalau benar Rp 200 miliar biar dibangun PU(PR). Tapi jangan (dari) Rp 200 (miliar) nanti dihitung Pak Menteri jadi Rp 400 miliar. Waduh dobel nanti. Kalau Rp 200 miliar nanti biar dikerjakan Pak Menteri PUPR," kata dia.

Kepala Negara lantas menyampaikan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030.

Baca juga: TKN Sebut PDI-P Panik karena Jokowi Mulai Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran

Menurut Presiden Jokowi, dalam peradaban sebuah negara, hanya akan mendapat satu kali bonus demografi.

Sementara itu, biasanya setelah mendapatkan bonus demografi sebuah negara kemungkinan bisa mengalami lompatan.

"Diberikan kesempatan untuk melompat jadi negara maju atau tidak. Di negara-negara Amerika Latin tahun 50-an, 60-an, 70-an mereka sudah masuk jadi negara berkembang. Tapi sudah 50 tahun sudah 60 tahun (sejak saat itu) mereka tetap jadi negara berkembang," tutur Jokowi.

"Tidak bisa melompat jadi negara maju. Kenapa? karena tidak menggunakan kesempatan saat diberikan bonus demografi pada saat itu. Usia-usia produktif pada tahun itu," kata dia.


Berkaca dari pengalaman negara-negara tersebut, Jokowi mengajak masyarakat Indonesia mengambil pelajaran.

"Kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia. pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, yang namanya future talent, kebutuhan talent mana yang harus kita butuhkan. sehingga kesempatan itu hilang begitu saja," ujar Jokowi.

"Kalau sudah hilang, cari opportunity seperti itu sudah sangat sulit," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com