Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Macet Terjadi di Semua Kota, Jokowi: Kerja Pemerintah Kejar-kejaran dengan Kemacetan...

Kompas.com - 02/01/2024, 10:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kemacetan lalu lintas saat ini menjadi persoalan di kota besar maupun kota kecil di Indonesia.

Menurutnya, kinerja pemerintah dalam membangun transportasi massal untuk mengurai kemacetan tersebut saat ini berkejaran dengan kondisi macet itu sendiri.

"Sekarang ini macet hampir ada di semua kota. Macet karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor, yang sangat banyak. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi massal, transportasi umum perlu terus didorong," ujar Jokowi saat meresmikan empat terminal secara hybrid dari Terminal Purworejo, Jawa Tengah sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Ditanya Soal Aktivitas Setelah Tak Jadi Presiden, Jokowi: Jadi Rakyat Biasa, Kembali ke Solo

"Di Jakarta ada MRT meski belum selesai, ada LRT meski belum selesai, ada KRL juga masih belum cukup, juga kereta cepat membantu tapi juga baru sampe di Bandung. Ini kerja pemerintah kejar-kejaran dengan kemacetan di semua kota," lanjutnya.

Presiden mengakui, kerja pemerintah menyelesaikan problem kemacetan tidak mudah.

Namun, dia menekankan harus ada keberanian untuk terus membangun infrastruktur transportasi massal meski banyak mendapatkan pro dan kontra.

"Misalnya pembangunan kereta cepat. Tetapi pembangunan kereta antar Jawa ini pada suatu saat kotanya akan tersambung menjadi aglomerasi," ungkapnya.

"Yang mau tidak mau kalau transportasi massalnya tidak terbangun akan stuck macet, dan itu bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun misalnya di Jakarta, mau keluar rumah mau ke jalan sudah mentok macet," paparnya.

Baca juga: Resmikan Terminal Purworejo, Jokowi: Dulu Terminal Image-nya Preman, Sekarang Harus Hilang

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengapresiasi pembangunan empat terminal, yakni Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purboyo di Kota Madiun dan Terminal Patria di Kota Blitar.

Sebab keempatnya mendukung konektivitas antar kota, kabupaten, dan provinsi.

"Tadi saya lihat ke dalem (Terminal Purworejo). Kalau dulu terminal bus image-nya adalah preman. Ini sudah harus hilang, terminal bus adalah tempat pelayanan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com