Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Bikin Program Rumah Murah, Ganjar: Yang Jelas "Ndak" Pakai DP 0 Persen

Kompas.com - 30/12/2023, 17:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

BOYOLALI, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditanya oleh seorang warga Boyolali mengenai salah satu program yang dijanjikannya jika terpilih menjadi presiden, yaitu Rumah Kita "Beli Rumah Seharga DP Motor".

Ganjar mendapat pertanyaan itu ketika dia menyapa warga di Lapangan Bangsalan, Teras, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).

Warga Boyolali yang bernama Joana bertanya, apakah uang muka/down payment (DP) program Rumah Kita lebih murah.

Sebab, sepengetahuan Joana, kredit pemilikan rumah (KPR) di Boyolali sudah banyak, tetapi kebanyakan prosesnya rumit dan berbelit.

"Pembangunan itu khususnya di Boyolali sudah banyak sekali pembangunan KPR, tapi memang prosesnya rumit dan melilit. Bagaimana terobosan Bapak untuk program ini, apakah itu akan membuat DP semakin ringan?" tanya Joana.

Baca juga: Optimistis Kuasai Tema Debat Ketiga, Ganjar: Kita Bertemu Tim Terus-Menerus

Menanggapi pertanyaan Joana, Ganjar mengatakan, program penyediaan rumah yang dia janjikan tidak memakai metode DP 0 persen.

Diketahui, rumah DP Rp 0 merupakan program calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, ketika maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 bersama Sandiaga Uno.

"Saya yang jelas ndak pakai DP 0 persen, ndak pakai saya," kata Ganjar disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.

Baca juga: Ganjar Luncurkan Program KTP Sakti di Boyolali

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan skema kredit khusus untuk golongan kurang mampu, agar bisa memiliki rumah dengan uang muka ringan.

"Nah, kalau ini uji coba saya waktu jadi gubernur. Tanahnya itu dari masing-masing, rumahnya yang bangun saya. Duitnya dari APBD, kami minta dari DPRD di sini, kemudian kami berikan kepada mereka," jelas Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com