Soal Lukas Enembe dan Gagalnya Memenangkan Hati Orang Papua

SITUASI Papua terutama di Jayapura memanas dan mencekam pascameninggal dan dipulangkannya jenazah Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua, pada Kamis, 28 Desember 2023.

Sejumlah orang dikabarkan terluka, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun. Beberapa bangunan dan fasilitas publik juga rusak dan terbakar.

Ini tentu peristiwa kekerasan yang kesekian dan pastinya bukan yang terakhir melihat penanganan terhadap persoalan Papua sejauh ini oleh ‘Jakarta’.

Sebagai pemerhati persoalan di kawasan timur Indonesia, peristiwa kekerasan yang mengiringi jenazah Lukas Enembe bukan satu hal mengejutkan.

Penanganan hukum terhadapnya yang dramatis, persidangan yang disiarkan di televisi, dengan menampilkan kondisinya yang sakit dan ringkih, serta opini soal tak diizinkan untuk berobat, seakan tidak mempertimbangkan suasana kebatinan orang Papua.

Terlepas dari kekurangannya, sebagai tokoh yang dua kali terpilih dalam pemilihan gubernur secara langsung, dan hampir 10 tahun memimpin Papua, tentu saja Lukas Enembe punya pendukung fanatik, juga secara umum dianggap sebagai simbol orang Papua.

Rangkaian peristiwa yang menimpanya dan menjadi konsumsi publik, kemudian berkelindan, menemukan momentum saat kepulangan jenazahnya ke Papua, yang disambut ribuan massa, bak menanti pahlawan.

Dalam konteks ini, harus diakui, pemerintah telah gagal dalam memainkan orkestra untuk memenangkan hati orang Papua, baik dalam soal Lukas Enembe, apalagi dalam konteks Papua yang lebih luas.

Terkait Lukas Enembe, misalnya, betul ia terlibat kasus gratifikasi, seperti yang disangkakan kepadanya dan telah divonis dengan segala framing pemberitaan yang mengiringi. Pun setiap warga negara sama di depan hukum, tidak ada yang istimewa.

Namun dengan melihat situasi politik Papua belakangan ini, proses penanganan (hukum) terhadap Lukas Enembe dan tokoh-tokoh Papua lainnya semestinya juga dilihat dan ditangani dengan lebih hati-hati.

Diperlukan pendekatan jauh lebih humanis atau manusiawi, meminimaliskan luka di benak mereka yang memang telah kecewa.

Dalam kondisi ini, penegakan hukum terkait korupsi memang penting, tapi caranya juga tidak kalah penting. Jangan kemudian ingin surplus dalam penegakan hukum (korupsi), tapi justru defisit secara sosial-politik di hati masyarakat Papua.

Apalagi ada sebagian dari kalangan orang Papua yang menganggap Lukas Enembe sebagai pemimpin rakyat kecil dan meyakini persoalan hukum yang menimpanya merupakan politisasi atau kriminalisasi, bila tak ingin disebut sebagai satu konspirasi politik.

Itu sebabnya, ketika ditetapkan sebagai tersangka dan sebelum akhirnya dijemput oleh KPK ke Jakarta pada 10 Januari 2023 lalu, ratusan masyarakat adat atau simpatisan menjaga ketat kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua.

Perlakuan terhadap Lukas Enembe, yang bisa diikuti layaknya reality show, baik itu melalui media massa, maupun media sosial, terlepas dari konsekuensi hukum yang harus ia terima, sedikit banyak telah menarik empati terutama kalangan orang Papua.

Political discontent atau kekecewaan politik yang sejatinya sudah mendalam dan kian lebar, di antaranya turut mendorong insurjensi, seakan terus dikeruk, dampak dari berbagai kebijakan (penegakan hukum) yang minim kepekaan sosial dan politik.

Padahal bila mau dicermati, terkait penanganan terhadap Lukas Enembe, berbagai pihak, terutama dari kalangan atau tokoh orang Papua, telah memberikan peringatan, soal pentingnya perlakuan manusiawi terhadap Lukas Enembe yang dalam kondisi sakit.

Seperti Natalius Pigai yang mengaku bahwa sebelum meninggal dunia, ia telah berkali-kali mengingatkan agar Lukas Enembe bisa dirawat ke luar negeri.

Bahkan sebelum akhirnya dibawa KPK ke Jakarta, Lukas Enembe yang memang dalam kondisi sakit oleh Dr. Socratez Ambirek Godmendemban Yoman, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua telah mengingatkan agar sisi kemanusiaan dan kesehatan Lukas Enembe menjadi prioritas.

Begitu pula sesaat setelah kabar meninggalnya Lukas Enembe menyebar, tokoh masyarakat West Papua, Tuyombak Enumbi menuliskan surat terbuka yang menunjukan kekecewaan mendalam terhadap KPK.

Dalam surat terbuka tertanggal 26 Desember 2023 itu, Tuyombak menulis bahwa KPK telah memaksakan kehendak menangkap Lukas Enembe secara membabi buta dalam keadaan sakit dan memperlakukannya secara tidak manusiawi sejak penangkapan sampai dengan penjatuhan vonis pidana penjara.

Ia juga meminta KPK harus ikut bertanggung jawab dengan mengantar jenazah almarhum Lukas Enembe sampai ke tanah Papua untuk kemudian diserahkan kepada keluarga secara bermartabat.

Namun berbagai pendapat dan permintaan itu seperti tak dihiraukan, yang terjadi justru sebaliknya. Meninggalnya Lukas Enembe tidak terlihat ada ucapkan belasungkawa terutama dari unsur pemerintah pusat dan otoritas terkait.

Padahal ini bukan untuk memberikan privilege kepada seseorang, tapi selain agar penegakan dan penyelesaian persoalan hukum tetap berjalan, pendekatan yang humanis dengan melihat psikologi sosial (massa) tetap juga bisa ditinggikan.

Apalagi bila berkaca pada cerita bekas Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko yang juga terpidana kasus suap dan gratifikasi, bahkan bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Batu, Jawa Timur.

Sudah saatnya, dan harus menjadi paradigma bersama seluruh pemangku kewajiban dalam upaya menghadapi atau menangani persoalan Papua, yakni bagaimana agar bisa memenangkan hati orang Papua.

Kekecewaan dan ketidakpercayaan akan membuat upaya mendorong dan memperkuat integrasi nasional (meliputi Papua) secara substantif kian sulit dan berat.

Itu sebabnya, dalam upaya lebih lanjut, persoalan Papua jangan terkesan dibiarkan terus mengendap, atau disimpan di bawah karpet problematika nasional, dan kemudian menjadi api dalam sekam, hadirkan korban, lalu pemerintah seperti pemadam kebakaran.

Bila mau jujur, situasi yang mengemuka hari-hari ini, sebenarnya adalah puncak dari ketamakan dan paradigma pembangunan nasional (terutama di Papua) yang keliru, serta diabaikannya eksistensi orang Papua selama puluhan tahun.

Kesempatan emas yang telah diberikan untuk mengelola negara sesuai “kesepakatan didirikan” kenyataannya tidak dijalankan dengan baik oleh penguasa yang telah diberikan amanat oleh rakyat.

Lebih lanjut, dengan menimbang sejarah politik Papua, dan melihat kondisi eksisting atau geopolitik terakhir, sesungguhnya memperlihatkan tingginya kadar resistensi masyarakat Papua, antara lain akibat pendekatan politik belum tepat sasaran.

Pendekatan yang tidak mengutamakan nilai kemanusian serta gagal menghidupkan setiap potensi dan kearifan lokal. Pendekatan yang sejauh ini hanya untuk dapat mengandalkan keamanan semata.

Padahal integrasi wilayah tak berarti apa-apa tanpa ada integrasi sosial. Sebaliknya yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam, sementara masyarakat Papua hanya bisa menyaksikan itu di depan mata.

Keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Generasi tercerahkan dan pemimpin politik bangsa ini, tak boleh membiarkan kondisi ini terus berlangsung, seperti mengabaikan orang yang sedang sekarat, namun masih tetap berusaha menunda kematiannya, sementara sejarah akan terus merekam dan mencatat semuanya.

Pemerintah ‘Jakarta’ terlihat belum menunjukan upaya penting, strategis dan berarti untuk mengendalikan situasi yang ada.

Belum terlihat ada pendekatan yang prima, relevan, adil, bermartabat dan manusiawi, yang tampak hanya security approach semata. Pendekatan yang terus menelan korban manusia, baik itu yang meninggal dunia maupun luka-luka.

Penerapan Otonomi Khusus di Papua dalam 20 tahun terakhir yang relatif gagal, serta pelanggaran HAM yang mengiringinya dan masih terus terjadi, adalah fakta atau kenyataan pahit yang tak terbantahkan.

Padahal sejarah peradaban manusia telah membuktikan dan mengajarkan bahwa melakukan kontrol dengan cara paksa, dan kemudian mengeksploitasi besar-besaran sumber daya alam satu entitas hanya akan berujung pada kegagalan.

Apa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk dalam insiden atau peristiwa yang menyertai pemulangan jenazah Lukas Enembe, adalah fakta bahwa sejauh ini —terlepas dari sejumlah faktor lain— kita belum mampu atau gagal memenangkan hati orang Papua.

Momentum Pemilu 2024 yang kita jelang, mestinya dapat kita maknai dengan baik, untuk turut memastikan hadirnya pemerintahan baru yang lebih visioner dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk pada isu Papua.