Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Prabowo-Gibran: Tak Sepatutnya IKN Ditarik ke Ranah Politik Jangka Pendek

Kompas.com - 26/12/2023, 14:22 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh ditarik ke ranah politik karena merupakan antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia.

"Ini (IKN) adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek," kata Budiman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Budiman mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang tidak lagi mendukung pembangunan IKN.

Baca juga: Soal Pembangunan IKN, TKN Prabowo-Gibran: Masyarakat Kalimantan Justru Sambut Gembira

Menurut Budiman, pemindahan ibu kota negara bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi sudah ada sejak era Presiden Soekarno.

"Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak Presiden Soekarno dan selanjutnya," ujar dia.

Budiman pun menyayangkan sikap tidak konsisten Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN menjadi tidak mendukung lagi saat berlangsungnya kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Budiman, hasil evaluasi pembangunan IKN yang dilakukan Cak Imin terlalu dini.

"Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun," kata dia.

Dia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa kelompok pengusaha Indonesia yang telah melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN.

Baca juga: Soal Potong Tumpeng di IKN, Cak Imin: Dulu Kita Dukung karena Berharap Investasi Besar

Menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor yakni adanya pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia yang memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.

Selain itu, kata dia, proyek sebesar IKN juga akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak.

"Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut," ujar dia.

Dalam debat kedua Pilpres 2024, Jumat (22/12), calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang tidak lagi mendukung proses pembangunan IKN setelah mendampingi calon presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan.

"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini bagaimana ini, tidak konsisten. Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com