PDI-P Ungkap Alasan Ganjar-Mahfud Janji Bentuk Kabinet Tanpa Sistem "Jatah Menteri"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan di balik rencana pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak ingin membentuk kabinet dengan sistem "jatah menteri" jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurut Hasto, komitmen tersebut sejalan dengan makin tingginya tantangan masa depan di tengah bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia perlu menteri-menteri yang ahli di bidangnya agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Sebenarnya kalau kita lihat tantangan ke depan, kita tidak mudah, sehingga diperlukan kabinet ahli agar 13 tahun ke depan, bonus demografi itu betul-betul dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto saat ditemui dalam Rakornas Pijar di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Saat Ibu Pengajian Salah Sebut Capres Nomor 3 Pak Ginanjar, Sukses Bikin Ganjar Terbahak-bahak...

Hasto menuturkan, komitmen tak ada "jatah menteri" merupakan konsekuensi gerak cepat "sat-set" yang dikampanyekan Ganjar-Mahfud.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah konsekuensi dari gerak cepat untuk Indonesia Maju. Maka, menteri-menterinya pun harus advance, menteri-menterinya pun harus the next level," ucap Hasto.

Dia lantas menyebut beberapa menteri yang punya dedikasi dan menjadi pakar di bidangnya dalam pemerintahan kali ini. Dua di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Dari menteri-menteri yang ada saat ini, kecuali beberapa menteri yang menunjukkan kepakarannya, ada Bu Sri Mulyani ada Bapak Basuki. Banyak menteri-menteri yang selama ini berdedikasi pada profesinya," jelas Hasto.

Baca juga: Tanggapi Kaesang yang Bingung, Ganjar: Politisi Harus Bisa Merespons dengan Baik

Sebelumnya diberitakan, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk membentuk kabinet tanpa sistem "jatah menteri" jika nantinya terpilih memimpin Indonesia.

Hal tersebut terungkap saat keduanya memaparkan visi dan misi di acara "Gagas RI" Kompas TV bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa".

Mulanya, cawapres Mahfud MD ditanya soal banyaknya menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipenjara karena korupsi.

Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik "dagang sapi".

"Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kami sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho," ujar Mahfud sebagaimana disiarkan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (23/11/2023).

"Kalau Anda punya, taruhlah jatah menteri, tapi orangnya harus benar kami uji bersama. Jangan orang asal dapat, lalu sekadarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri," ucap dia.

Baca juga: Kaesang: Pak Anies Perubahan, Pak Prabowo Melanjutkan, Kalau Pak Ganjar Saya Bingung

Mahfud mengatakan, dia bersama Ganjar akan merekrut menteri dengan sistem zaken kabinet.