Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akui Target Kemiskinan Nol Persen pada 2024 Sulit Tercapai

Kompas.com - 14/12/2023, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengakui bahwa target menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 sulit dicapai bahkan disebut mustahil.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi menyatakan, target yang masuk akal untuk dicapai pemerintah adalah 0,5 sampai 0,7 persen kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Kalau nol koma nol (persen) jelas impossible, jadi memang kita antara 0,5 (persen) sampai 0,7 (persen)," kata Suprayoga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/12023).

Baca juga: Ganjar Sebut Target Ekonomi 7 Persen Tidak Ambisius

Suprayoga beralasan, tren penurunan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun tidak terlalu besar.

Ia mencontohkan, kemiskinan ekstrem turun tidak lebih dari 1 persen dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada 2023.

Sementara, pemerintah hanya punya waktu kurang dari satu tahun untuk kembali menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

"Target kita yang lebih optimis antara 0,5 (persen) sampai 0,7 (persen) yang realistis, tapi kalau yang benar-benar optimis sekitar 0,3 (persen)," ujar Suprayoga.

Baca juga: Hilangkan Kemiskinan di Indonesia, Prabowo: Perlu Tekad yang Tulus

Ia menambahkan, upaya mencapai target tersebut akan dilakukan pemerintah dengan melibatkan pelaku dan mitra non-pemerintah.

Suprayoga juga menegaskan bahwa isu ini tidak boleh dianggap biasa saja karena ada potensi kenaikan tingkat kemiskinan nasional akibat inflasi pada tahun 2023.

Seperti diketahui, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada 2024.

Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari 1,9 dollar AS atau Rp 10.571/orang/hari atau Rp 351.957/orang/bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com