Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panelis Tak Puas, Jawaban Para Capres dalam Debat Dinilai Masih Umum

Kompas.com - 13/12/2023, 16:38 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu panelis debat perdana calon presiden (capres), Susi Dwi Harijanti menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu mengubah metode debat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Bercermin pada debat perdana yang digelar di kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023), ia menganggap belum berhasil menggali secara spesifik gagasan para capres.

"Sebagai salah satu pembuat soal, saya berpendapat, ada jawaban-jawaban yang terlalu umum, kurang fokus dan spesifik. Misalnya terhadap pertanyaan tata kelola partai politik," kata Susi kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Pada debat kemarin, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mendapat pertanyaan soal tata kelola partai politik dari panelis.

Baca juga: Tanggapi Ganjar, KPU Anggap Sesi Tanya Jawab Debat Pilpres Sudah Cukup

Anies memberi jawaban soal ketiadaan partai oposisi yang bisa mengimbangi kekuasaan, ketidakpercayaan rakyat pada partai politik, dan ketidakterbukaan proses pemilu, hingga kriminalisasi bagi pengkritik partai politik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menilai bahwa negara perlu memperhatikan reformasi pembiayaan partai politik, agar pembiayaan partai politik dihitung dengan benar secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kemudian, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mendapatkan kesempatan memberi tanggapan. Tetapi, ia justru meledek Anies dengan mengungkit riwayatnya mengusung Anies di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit bahwa dirinya merupakan Ketua Pansus RUU Partai Politik ketika bertugas di Senayan.

"Secara umum para capres berusaha menjawab soal dengan cara-cara, sudut pandang, dan penekanan yang berbeda-beda. Saya bisa memahaminya karena dikaitkan dengan visi dan misi masing-masing capres," ujar Susi.

Baca juga: Singgung Etika Bernegara, Anies: Jangan Sembunyi di Balik Keputusan Hukum

"Tapi durasi waktu debat yang terbatas membuat elaborasi menjadi terkendala," kata pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran tersebut melanjutkan.

Susi menjelaskan bahwa para panelis membuat soal berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan tema debat.

Panelis juga harus menyusun pertanyaan dengan diksi yang dipahami capres dan masyarakat. Sebab, moderator hanya diberi waktu 20 detik untuk membacakan pertanyaan.

"Oleh karena itu, KPU seyogianya melakukan evaluasi bukan hanya mengenai durasi waktu, melainkan mencakup pula metode debat. Evaluasi ini diperlukan agar tujuan diadakannya debat dapat tercapai secara maksimal," ujar Susi.

Baca juga: Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara

Menurutnya, pada segmen interaksi antar calon dengan pertanyaan dari panelis, panelis bisa diberi kesempatan untuk terlibat dalam perdebatan dan menggali lebih lanjut jawaban masing-masing capres.

"Sementara itu, di segmen tanya jawab antar capres, moderator bisa dilibatkan," katanya.

Terpisah, KPU RI menganggap durasi sesi tanya jawab antar calon dalam debat Pilpres 2024 sudah cukup dan tak perlu ditambah.

Sebelumnya, aspirasi untuk menambah ruang untuk sesi tanya jawab antar calon ini turut dilontarkan Ganjar Pranowo selepas debat.

Baca juga: Gibran Mencatat Terus Sepanjang Debat Capres, TKN: Bukti Dia Serius

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menganggap bahwa pertanyaan dan jawaban para capres dalam debat perdana sudah lugas.

"Model seperti ini akan kita gunakan untuk debat yang selanjutnya, debat kedua, ketiga, keempat, dan kelima, baik untuk calon presiden maupun calon wakil presiden," kata Hasyim, Selasa.

Debat berikutnya akan dilaksanakan pada Jumat, 22 Desember 2023, dengan agenda debat calon wakil presiden (cawapres).

Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan berdebat seputar tema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

Baca juga: ICJR: Pertanyaan Ganjar soal MKMK Jadi Jantung Perdebatan, tapi Tak Dijawab Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com