Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat "Peluru" HAM dari Ganjar Bikin Sewot Prabowo...

Kompas.com - 13/12/2023, 06:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam debat perdana capres-cawapres pada tahapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 adalah soal persoalan hak asasi manusia (HAM).

Debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2024) memperlihatkan adu argumen yang cukup panas antara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Mulanya Ganjar melontarkan pertanyaan soal komitmen Prabowo terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ada dua hal yang ditanyakan Ganjar, pertama, terkait apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM apabila menjadi presiden.

Baca juga: Nilai Jawaban Prabowo Cukup soal HAM, Ganjar: Tinggal Publik yang Menilai

Kedua, apakah Prabowo akan menemukan dan menunjukkan makan para aktivis yang hilang pada masa Orde Baru agar para keluarga bisa berziarah.

"Kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini Pak agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi," kata Ganjar.

"Karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," ujar dia melanjutkan.

Ganjar juga bertanya apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc buat mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis, yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009.

Awalnya, Prabowo tidak menjawab dua pertanyaan itu dan justru menyinggung bahwa masalah tersebut sudah ditangani cawapres Ganjar, Mahfud MD.

Baca juga: Prabowo Tak Jawab Pertanyaan Ganjar soal Makam 13 Aktivis yang Diculik

“Pak Ganjar, justru tadi Anda sebut tahun 2009 kan. Dari sekian tahun yang lalu kan. Dan masalah ini ditangani justru oleh (calon) wakil presiden Anda,” kata Prabowo.

“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.

Mendengar pertanyaannya tak dijawab, Ganjar Ganjar lantas mengulang dua pertanyaannya itu.

Ganjar juga mengatakan Prabowo tidak memiliki ketegasan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena tak menjawab pertanyaan itu.

“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” jawab Prabowo dengan nada suara yang agak meninggi.

Baca juga: Ganjar: Saya Berdiri Bersama Korban untuk Keadilan


Prabowo menyatakan, jika perlu ada pengadilan HAM atau ad hoc, ia akan membentuk itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com