Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Batal Gelar Nobar Debat Capres Besok

Kompas.com - 11/12/2023, 18:59 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI urung menghelat nonton bareng (nobar) debat calon presiden (capres) yang akan berlangsung besok, Selasa (12/12/2023).

"Nonton bareng tidak jadi dilaksanakan karena semua TV (televisi) akan menyiarkan secara langsung," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Senin (11/12/2023).

Ia mengungkapkan, selain televisi, platform lainnya yang berkaitan dengan penyiaran juga akan menyiarkan debat itu, termasuk di antaranya radio dan live streaming.

Sebelumnya, KPU RI berencana menyiapkan tiga lokasi nobar debat capres besok.

Baca juga: KPU Larang Pendukung Bawa Atribut Kampanye ke Arena Debat Capres

"Terkait apakah ada titik nobar di beberapa tempat itu sedang kami bicarakan, memang sudah ada proyeksi di tiga titik," kata anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, (9/12/2023), dikutip Antaranews.

Mellaz menjelaskan bahwa tujuan nobar untuk mencegah konsentrasi massa hanya di area Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Sebagai informasi, debat perdana Pilpres 2024 akan digelar besok di kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023), dengan agenda debat capres.

Tiga capres-cawapres akan datang berbarengan ke arena debat. Capres akan duduk melingkar di tengah arena debat dan diberi kesempatan sepenuhnya untuk berbicara.

Tema debat besok meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Jumlah tamu undangan dibatasi KPU maksimum 75 orang per masing-masing tim pasangan calon, di luar undangan untuk ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.

Baca juga: KPU Klaim Debat Besok Lebih Banyak Interaksi Antar Capres

Debat akan diselenggarakan mulai pukul 19.00 dan disiarkan secara langsung. Debat berjalan selama 150 menit, 30 di menit di antaranya untuk jeda iklan yang ditempatkan di antara 6 segmen debat.

Nantinya, segmen 1 akan diisi oleh penyampaian tata tertib dan visi-misi/program masing-masing capres.

Kemudian, segmen 2, 3, 4, dan 5 merupakan sesi khusus interaksi antarcalon.

Salah satu capres, sebut saja capres A, diberi kesempatan mengambil undian pertanyaan debat yang sebelumnya sudah disusun oleh 11 pakar/panelis yang disepakati.

Ia kemudian diberi waktu dua menit untuk menjawab pertanyaan dari pakar/panelis itu.

Selanjutnya, capres B dan C diberi kesempatan masing-masing satu menit untuk menanggapi jawaban tersebut.

Terakhir, capres A diberikan lagi kesempatan selama satu menit untuk menjawab rangkuman pertanyaan yang dilontarkan capres B dan C.

Demikian akan berulang dengan mekanisme yang sama untuk capres B dan C.

Kemudin, sesi 6 menjadi sesi terakhir untuk pernyataan penutup masing-masing capres.

Baca juga: Rundown Debat Capres Besok, Ada 4 Segmen untuk Saling Menanggapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com