Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Kompas.com - 10/12/2023, 22:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BANTEN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, seorang pemimpin tak boleh bersikap otoriter, apalagi sampai marah-marah sambil menggebrak meja.

"Musyawarah, ini cara menyelesaikan kita dengan rembukan bersama, enggak bisa dengan otoriter, enggak bisa dengan gebrak-gebrak meja saudara, sekalian menyelesaikan masalah dengan marah-marah melempar handphone, itu tidak menyelesaikan masalah," kata Hasto dalam pidatonya saat kunjungan safari politik ke Kantor DPC PDI-P Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (10/12/2023).

Namun, dia tak menyebut siapa yang dimaksud pemimpin yang kerap marah-marah tersebut.

Baca juga: Hasto Sebut Joget Gemoy Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

"Siapa tahu siapa yang ada di benak saudara-saudara sekalian?" imbuhnya.

Hasto menyampaikan, seorang pemimpin harus mempunyai sejumlah nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

"Untuk itu saudara-saudara sekalian nilai kemanusiaan ketuhanan ini sangat-sangat penting. Ada yang berketuhanan menjelang kampanye, menunjukan sikap religiusitas padahal bagi Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu adalah ekspresi sosok yang menyadari ciptaan Tuhan yang Maha Esa," kata Hasto.

Lantas ia menyampaikan, jika pemimpin itu harus punya nilai persatuan dan kebangsaan.

Artinya, lanjut Hasto, pemimpin itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

"Ranting di tingkat Desa, Sekjen di tingkat nasional DPP di tingkat nasional, tetapi kita sama-sama sebagai kader partai darah kita sama. Jadi jangan pernah. Itu prinsip kebangsaan, jangan pernah membeda-bedakan satu dengan lain atas dasar pangkat, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain sebagainya kita adalah sama dalam prinsip kebangsaan," kata dia.

Baca juga: Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan, calon pemimpin juga harus memiliki nilai untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Oleh karenanya, memilih pemimpin harus bija, tak bisa tentukan pilihan hanya karena tekanan.

"Door to door untuk melakukan penjelasan, mosok kita membeli beras aja kita enggak mau ada kutunya, betul? Kita membeli sampo aja milih-milih. Kalau samponya itu Sunsilk itu rambutnya hitam kilau mengkilau, kalau Clear enggak ada ketombe. Itu kan ada pilihan-pilihannya," ujarnya.

"Mosok memilih pemimpin hanya melihat gojekannya di mana, narinya bagaimana? Tidak melihat karakternya, tidak melihat pemimpinnya tidak melihat prestasinya, tidak melihat keluarganya? Ini namanya diferensiasi, ini contrasting," pungkas Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap 3 Instruksi Megawati untuk Kader PDI-P Hadapi Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com