Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Kompas.com - 09/12/2023, 20:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menegaskan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto iap mengikuti debat sesuai apapun format yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nusron mengingatkan, Prabowo sudah mengikuti pemilihan presiden (pilpres) sejak 2009 sehingga siap untuk mengikuti debat edisi Pilpres 2024.

"Apapun yang diputuskan oleh KPU dan malam ini ada technical meeting teman-teman harus rapat di sana, kami ikuti. Wong kami sudah siap kok, siap debat dari kapan tahun, Pak Prabowo itu sudah siap debat dari 15 tahun yang lalu kalau soal debat," kata Nusron di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Akan tetapi, Nusron mengakui bahwa pihaknya ingin agar tidak ada saling kritik antarkandidat dalam debat calon presiden dan wakil presiden yang digelar Selasa (13/12/2023). 

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Nusron berpandangan, panelis debat lah yang berhak untuk memperdalam dan mengkritik visi-misi kandidat, bukan malah kandidat lain yang saling menyerang.

"Yang berhak memperdalam dan kritisi itu ya panelis, bukan kandidat satu sama lain saling menyerang program satu sama lain," kata politikus Partai Golkar itu.

Nusron beralasan, debat merupakan momen bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menyebarluaskan sekaligus memperdalam visi dan misi yang dimiliki masing-masing.

Ia pun mengakui bahwa harus ada sesi mengebalorasi visi dan misi calon, tetapi bukan dilakukan oleh kandidat lain karena setiap kandidat punya visi dan misi yang berbeda.

"Kan tidak mungkin misal kandidat A mengkritisi kandidat B. Dengan sudut pandang dari kandidat A, programnya kandidat B dikritisi oleh kandidat A, kan enggak mungkin juga akan mengubah program dan visi misi kandidat B," ujar Nusron.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan satu kandidat ke kandidat lain nantinya malah tidak akan memperdalam visi dan misi dari setiap pasangan calon.

"Kalau dari debat enggak mungkin juga ubah visi-misinya yang sudah dimasukkan ke KPU. Nah yang berhak melakukan itu adalah panelis, iya kan, itu kalau pandangan kita," kata Nusron.

Baca juga: Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Seperti diketahui, KPU akan menggelar tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan sama-sama naik panggung dalam lima kesempatan tersebut.

Namun, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara dalam forum debat, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.

"Intinya yang bicara, boleh dikatakan, sepenuhnya kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau (debat) cawapres, sepenuhnya cawapres," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com