Debat Capres-Cawapres soal Isu HAM Diharap Tak Sekadar Formalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) berharap debat perdana capres-cawapres dalam Pilpres 2024 bisa mengupas pemikiran para kandidat secara menyeluruh terkait persoalan hak asasi manusia (HAM).

Salah satu tema yang diangkat dalam debat perdana capres-cawapres adalah soal HAM.

"KontraS mendesak KPU agar menghadirkan debat yang betul-betul substantif dan berhasil menguji ‘isi kepala’ masing-masing pasangan calon. Debat yang kami harapkan pun bukan hanya acara yang sifatnya seremonial belaka dan formalistik," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangan pers seperti dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Dimas mengatakan, topik pertama yang patut diangkat dalam debat perdana capres-cawapres adalah strategi dan metode dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Menurut Dimas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menyatakan pemerintah secara resmi mengakui terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: KPU Bantah Ada Usul Hilangkan Saling Sanggah di Debat Capres Saat Rapat dengan Timses

Topik kedua, kata Dimas, soal peran Presiden dalam sistem Presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia.

Lantas topik ketiga adalah soal peran presiden dalam menjalankan reformasi sektor keamanan, serta mencegah aparat TNI dan Polri melakukan pelanggaran HAM.

Kemudian yang keempat adalah meminta para capres-cawapres buat memaparkan langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Menurut Dimas, konflik bersenjata di Papua mesti segera tuntas dengan menyelesaikan akar masalah.

Baca juga: KPU Pastikan Antar Capres-Cawapres Tetap Bisa Saling Respons dalam Debat

"Ke-4 akar masalah tersebut antara lain, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta, dan pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Papua," papar Dimas.

Persoalan ke-5 yang menurut Dimas patut diangkat menjadi topik adalah komitmen Presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Dimas mengatakan, calon pemimpin yang akan datang harus memberikan jalan keluar supaya pola buruk legislasi yang minim keterlibatan masyarakat dan pemerintah yang seolah alergi terhadap kritik.

Kemudian topik ke-6 yang diajukan adalah soal langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dianggap terus memburuk selama era Presiden Jokowi.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Saat Debat Dihapus, Pakar: Harusnya Malah Diperpanjang

Selanjutnya adalah topik ke-7 yaitu komitmen para capres-cawapres untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan.

Ke-8 adalah meminta pendapat para capres-cawapres buat mengembalikan kebebasan akademik terhadap masyarakat akademisi yang menyampaikan pendapat di ruang publik.