Sebut 42 Persen Publik Percaya Disinformasi Pemilu, Menkominfo: Jika Tak Diantisipasi, Bisa Lahirkan Polarisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengajak semua pihak, terutama pemilih muda untuk memerangi berita hoaks dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, ia membeberkan data bahwa 42 persen publik percaya disinformasi atau informasi yang salah seputar pemilu.

"Jadi apabila tidak diantisipasi, kekacauan informasi dapat melahirkan polarisasi dan berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi," kata Budi Arie dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Budi Arie mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turut mendorong Pemilu 2024 yang berkualitas.

Baca juga: TKN Prabowo: Hoaks dan Fitnah Tak Usah Dijawab, Kata Mas Gibran Senyumin Saja

Ia pun mengingatkan bahwa hakikat pemilu adalah ajang kedaulatan rakyat, yakni upaya mewujudkan demokrasi.

"Pemilu itu adalah sarana, dan alat demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dengan masyarakat yang juga demokratis," ujar Budi Arie.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) ini berharap pemilih muda bisa turut serta menghindari berita bohong atau hoaks dengan tidak mudah percaya terhadap banjirnya informasi.

Baca juga: Kemenkominfo, Bawaslu, dan Polri Luncurkan Desk Kawal Pemilu 2024 Kondusif di Ruang Siber

Tak sampai situ, ia meminta pemilih muda untuk tidak lantas menyebarkan jika mendapat berita yang bohong.

Sebaliknya, Budi Arie meminta agar anak muda memeriksa terlebih dulu kebenaran berita yang diterimanya.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan aktivitas kita dan tidak begitu saja percaya akan suatu berita, apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoaks atau berita berita palsu," kata Budi Arie.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja.

Baca juga: Menkominfo Sebut Beberapa Konten Hoaks Cukup Distempel Hoaks, Tak Perlu Di-takedown