Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Kompas.com - 07/12/2023, 14:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal mengurus kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta staf Kementerian Investasi.

Janji itu diungkapkan Jokowi usai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tukin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya naik, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu Pak Menteri (Bahlil) sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, iya saya urus," kata Jokowi di acara Rakornas, Kamis.

Namun, di kesempatan yang sama, Jokowi mengutarakan ketidaksenangannya karena permintaan itu diutarakan di depan umum.

Baca juga: Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Di sisi lain ia memaklumi karena pemerintah juga peduli pada kesejahteraan ASN.

"Tapi yang saya enggak senang, kok diungkap secara terbuka. Tapi enggak apa-apa biar bapak ibu semuanya tahu bahwa kita juga urus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, Bahlil sempat menyinggung tukin saat sambutannya.

Awalnya, Bahlil menyampaikan terima kasih kepada Presiden karena DPMPTSP diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Mereka mengucapkan Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah memberikan mereka DAK. DPMPTSP dulu ini dinasnya dijadikan nomor tiga, Pak. Tapi sekarang bupati, wali kota, gubernur menaikkan mereka ke nomor dua dan nomor satu," kata Bahlil.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Bahlil Minta Tukin Pegawai Kementeriannya Dinaikkan

Bahlil lalu menyampaikan aspirasi para staf yang ditemuinya. Para staf tersebut merasa kesejahteraannya masih kurang lantaran tukin yang didapat tidak sebesar kementerian pengumpul pajak.

Padahal, sebagian besar pajak didapat dari investasi yang masuk melalui DPMPTSP dan Kementerian Investasi.

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak, tapi kalau mereka-mereka itu di depan saya Pak, kata mereka 'Kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak saja tukinnya tinggi. Tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik barang ini Pak'," ujar Bahlil sembari melihat peserta di depannya.

Bahlil mengibaratkan investasi seperti pohon yang harus ditanam di tempat tertentu agar berbuah manis sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak orang.

Baca juga: Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Namun, pohon tersebut tidak akan tumbuh jika sejak awal tidak ditanam. Dengan begitu, buah dari pohon pun tidak akan dirasakan oleh warga sekitar.

"Jadi kata mereka Pak, yang menerima pajak apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri? Dan kemudian mereka juga bilang sama saya Pak, yang tukang petik kan enggak pernah tahu bagaimana susahnya merayu orang untuk masuk (menanam modal)," kata Bahlil.

"Kok, yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu. Mohon maaf Pak kami mohon kebijaksanaan Bapak (Jokowi) agar di saat saya setelah menjadi Menteri Investasi di periode bapak, tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk para yang ada di depan saya," ujarnya lagi.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Bahlil Minta Tukin Pegawai Kementeriannya Dinaikkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com