Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Keluhan soal Lingkungan Rusak dan Diskriminasi Warga Adat, Ganjar: Ini Dilema...

Kompas.com - 06/12/2023, 08:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri dialog bersama tokoh masyarakat adat Dayak dan lintas agama dalam lawatannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/11/2023) malam.

Dalam dialog itu, Ganjar menerima sejumlah keluhan dan aspirasi soal nasib masyarakat adat dan lingkungan.

Seorang tokoh adat Dayak mengeluhkan nasib masyarakat adat yang menjadi korban "oleh oligarki", berbekal hukum dan kebijakan sebagai alat yang menindas mereka.

Baca juga: Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Ia juga mempersoalkan hak-hak ulayat yang hanya diakui negara di atas kertas tanpa dibarengi dengan langkah nyata di lapangan, misalnya terkait pelepasan hutan adat dan lain-lain.

Sementara itu, seorang tokoh adat lain menanyakan langkah Ganjar untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur yang semakin parah. Menurutnya, tak ada lagi sungai yang jernih dan hutan-hutan semakin gundul.

Ganjar memaparkan keberpihakannya kepada isu lingkungan itu, namun mengakui ada dilema yang mesti dihadapi.

Baca juga: Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

"Sungai rusak apakah akan diperbaiki? Harus, Pak. Tapi kan penduduk kita tambah, Pak. Butuh ruang, butuh energi, ya nggak, butuh perumahan, maka semakin tertekan kondisi lingkungan," kata Ganjar.

"Maka apa yang harus dilakukan betul-betul pembangunan harus berkelanjutan. Berkelanjutan apa? Mesti bertahap. Yah kemarin berkeliling ke beberapa daerah disampaikan cerita serupa," tambahnya.

Ia menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sebagai sebab kerusakan lingkungan ini.

Sementara itu, di sisi lain, sumber daya alam itu menawarkan nilai ekonomi yang baik.

Baca juga: Laporan Perusakan Baliho Ganjar-Mahfud di Jembrana Bali Dicabut

"Ini ada semacam dilema. Ada potensi bagus, butuh investasi dan bisa mengolah sumber daya alam. Pilihannya kita kelola atau tidak kita kelola? Contoh saja, kalau yang di sini ada apa, minyak, gas, batubara. Pertanyaannya batubaranya mau kita ambil atau nggak, Pak?" kata Ganjar.

Tokoh adat itu menjawab bahwa sumber daya alam itu harus tetap diambil dengan syarat.

"Ambil dengan syarat? Setuju. Saya ikut Anda," ujar Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, selama ini ekses dari eksplorasi sumber daya alam lebih banyak unsur negatifnya.

Tak sedikit kejadian bahwa eksplorasi sumber daya alam melebar dari kawasan yang ditentukan dan dengan sendirinya berstatus ilegal.

Baca juga: Ganjar Janji Permudah Akses Pendidikan untuk Disabilitas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com